Serapan Belanja Pemkot Tangsel Masih Rendah, Benyamin Davnie Soroti Kendala Pelayanan Fisik

Ciputat, bidiktangsel.com – Target pendapatan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) pada Tahun Anggaran (TA) 2025 menunjukkan capaian yang cukup menggembirakan.

Hingga awal Mei, realisasi pendapatan sudah menyentuh angka 31 persen dari target tahunan.

Namun, serapan belanja daerah justru tertinggal, baru mencapai 20 persen dari target triwulan pertama sebesar 25 persen.

Baca Juga: Suasana Haru Warnai Pelepasan 393 Jamaah Calon Haji Asal Kabupaten Tangerang oleh Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah

Hal ini diungkapkan langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, usai memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Blandongan dan Ruang Gintung, lantai 4 Pusat Pemerintahan Kota Tangsel, Senin (5/5/2025).

“Assalamualaikum. Hari ini seluruh pejabat struktural berkumpul. Fokus utama rapat adalah mengevaluasi program-program prioritas yang harus dijalankan pada tahun 2025 ini. Salah satu sorotan kami adalah rendahnya serapan anggaran yang baru mencapai sekitar 21 hingga 22 persen. Padahal seharusnya sudah mencapai 25 persen,” ujar Benyamin kepada awak media.

Baca Juga: Seba Baduy di Pandeglang, Pesan Luhur Pelestarian Alam dari Masyarakat Adat

Menurutnya, kendala utama yang menyebabkan rendahnya realisasi belanja terletak pada proses pelayanan dan pelaksanaan kegiatan fisik, khususnya yang masih bergantung pada survei dan penyesuaian di lapangan.

Ia menilai bahwa beberapa proyek infrastruktur masih memerlukan proses verifikasi dan peninjauan teknis sebelum dapat dieksekusi.

“Dalam banyak kasus, kegiatan fisik belum bisa dijalankan karena masih butuh survei tambahan. Tapi Insyaallah di triwulan kedua nanti, kita targetkan akan ada pergerakan signifikan dalam penyerapan anggaran,” katanya optimistis.

Baca Juga: Maarten Paes Buka Rahasia Taktik China Jelang Duel Penentu Kualifikasi Piala Dunia 2026

Wali Kota juga menekankan kepada seluruh jajaran eksekutif, mulai dari para kepala dinas, camat, hingga lurah untuk turut mengawal progres penyerapan anggaran.

Ia menegaskan bahwa percepatan realisasi belanja sangat penting, tidak hanya dari sisi teknokratis, tetapi juga untuk menjawab ekspektasi publik terhadap kualitas pelayanan pemerintah daerah.

“Ini bukan sekadar soal administrasi keuangan, tetapi bagaimana kita bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Program harus segera dijalankan, terutama yang menyentuh langsung kehidupan warga,” tegas Benyamin.