“Secara bersama kita mendekatinya. Misalnya dalam penanganan stunting/gizi buruk dan kemiskinan ekstrem. Ternyata begitu didekati secara baik, dia bisa menghidupkan berbagai sektor lainnya. Kita lihat pertumbuhan ekonomi kita selalu berdekatan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional, jadi merata gitu. Peran OPD secara bersama itu penting sekali,” ungkap Al Muktabar.
Dalam rangka pendekatan tematik, lanjut Al Muktabar, pihaknya mengimbau atau mengarahkan para pemangku kepentingan (stakeholder) tertuju ke arah tematik.
Ada 17 unit atau 17 item kerja yang bisa terarah pendekatan tematik yang melibatkan TNI/ Polri, PKK, Organisasi Profesi, hingga Swasta. Pada pelaksanaannya, 17 unit kerja turut menyelesaikan maslah yang lain.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri ) M Tito Karnavian mengungkapkan bakal bertambahnya Kabupaten/Kota yang lokus survei inflasi untuk menjadikan pengendalian inflasi di daerah lebih maksimal.
Perangkat kerja daerah khususnya Kabupaten/Kota juga diminta memberikan masukan kepada para Kepala Daerah terkait pergerakan harga di wilayah masing-masing selain yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Mendagri Tito juga mendorong Pemerintah Daerah untuk kembali menggiatkan 6 langkah intervensi dalam rangka pengendalian inflasi. Yakni melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan BTT, dan dukungan transportasi dari APBD.
“Ini akan banyak menolong masyarakat,” tegas Mendagri Tito. (*)
