Kembali ditegaskan Al Muktabar, kunci dari semua itu adalah yang disebut tematik program. Secara bersama-sama mendekati tematik program dengan komprehensif.
Aparat Penegak Hukum (APH) juga dilibatkan dalam penanganan stunting dan gizi buruk, kemiskinan ekstrem dan inflasi. Fungsinya memastikan program tematik berjalan.
“Fungsi dari pendampingan para penegak hukum adalah memastikan hal itu,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Rapat Kerja Nasional Bangga Kencana Dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dari pemaparan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, angka stunting Provinsi Banten turun menjadi 20% dari 24,5% di tahun 2021 atau turun 4,5%.
Sementara, berdasarkan data yang sama, angka stunting Nasional turun menjadi 21,6% dari 24,45 di tahun 2021 atau turun 2,8%. (*)