"Pemda dan pengusaha harus duduk bersama menemukan solusi. Misalnya, ketika karantina diberlakukan, perusahaan atau pabrik tetap menggaji buruh atau karyawannya, tetapi sebaliknya pemda juga bisa memberikan insentif keringanan pajak atau yang lainnya," jelasnya.
Adib menambahkan, agar tak mengulang kegagalan PSBB, harus ada sanksi tegas yang diatur secara kongkrit. Apakah itu sanksi bagi perseorangan atau kepada korporasi berupa pencabutan izin usaha.
"Ketika mekanisme aturan jelas dan didukung dengan penegakan peraturan tegas sampai tingkat bawah, karantina wilayah bisa jadi solusi efektif," tambahnya.
Adib juga menegaskan, penyelamatan nyawa rakyat merupakan sebuah keharusan dan tak bisa ditawar- tawar lagi, karena keberlangsungan hajat hidup warga negara tertuang jelas dalam UUD 1945. Dimana, negara diwajibkan untuk hadir memberi jaminan dan perlindungan atas hak hidup warga negaranya.
"Jangan lagi beralasan macam- macam. Saat ini warga negara butuh perlindungan dari pemerintah. Dan, negara harus hadir melindungi nyawa rakyat," tutupnya. (*/Red)