Baca Juga: Pengurus KONI Tangsel 2025–2029 Dilantik, Target Juara Umum Porprov Banten 2026
*Banten Makmur*
Banten Makmur, hadir sebagai solusi nyata meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Melalui penyederhanaan akses modal KUR serta jaminan ketersediaan pupuk dan benih, kami memperkuat fondasi produksi pangan daerah. Modernisasi dilakukan melalui hibah peralatan mesin pertanian dan perikanan, serta Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, Pemerintah Provinsi Banten memberikan bantuan BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yaitu nelayan sebanyak 3.600 penerima manfaat dan pengemudi ojek online sebanyak 946 penerima manfaat.
Mengoptimalkan perannya dalam mendukung program swasembada pangan nasional, Banten juga melakukan optimalisasi lahan pertanian melalui pembangunan Jalan Usaha Tani serta pengelolaan aset daerah. Buah dari upayanya tersebut, Banten berhasil masuk dalam 10 besar nasional sebagai daerah produsen padi, serta peringkat ke-8 sebagai lumbung padi nasional.
Baca Juga: Benyamin Davnie: KONI Tangsel Harus Perkuat Pelayanan dan Pembinaan Atlet
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, luas panen padi pada 2025 mencapai 345,42 ribu hektare, mengalami kenaikan sebesar 46,33 ribu hektare atau 15,49 persen dibandingkan luas panen padi di 2024 yang sebesar 299,09 ribu hektare.
Sedangkan terkait produksi padi pada 2025 yaitu sebanyak 1,77 juta ton GKG, mengalami kenaikan sebanyak 223,39 ribu ton atau 14,41 persen dibandingkan produksi padi di 2024 yang sebanyak 1,55 juta ton GKG.
Selanjutnya, produksi beras pada 2025 untuk konsumsi pangan penduduk mencapai 1,01 juta ton, mengalami kenaikan sebanyak 127,23 ribu ton atau 14,41 persen dibandingkan produksi beras di 2024 yang sebanyak 883,13 ribu ton.
Baca Juga: Pengurus Baru KONI Tangsel Resmi Dilantik, Fokus Prestasi 2025–2029
*Banten Ramah*
Realisasi investasi Provinsi Banten sepanjang Januari–Desember 2025 mencatatkan kinerja yang sangat positif. Berdasarkan Konferensi Pers Capaian Realisasi Investasi Triwulan IV dan Tahun 2025 oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM RI pada 15 Januari 2025, total realisasi investasi Banten mencapai Rp130,2 triliun, atau menempatkan Banten di peringkat 4 besar nasional.
Realisasi investasi Provinsi Banten sepanjang tahun 2025 mencapai Rp130,2 triliun. Angka ini melampaui target daerah dalam RKPD 2025 sebesar Rp64 triliun atau tercapai 203,43 persen, serta melampaui target nasional dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI sebesar Rp119,55 triliun atau tercapai 108,95 persen.
Sepanjang Januari–Desember 2025, investasi di Provinsi Banten telah menyerap 214.216 tenaga kerja, yang terdiri dari 211.564 tenaga kerja Indonesia dan 2.652 tenaga kerja asing.
Baca Juga: Pelantikan Pengurus KONI Tangsel 2025–2029, Era Baru Olahraga Prestasi Dimulai
*Banten Melayani*
Banten Melayani, program unggulan Pemerintah Provinsi Banten yang didedikasikan untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Berfokus pada pembentukan birokrasi dan SDM aparatur yang melayani, Pemerintah Provinsi Banten bertekad membangun birokrasi bebas korupsi. Melalui pemetaan potensi dasar dan khusus dari masing-masing pegawai secara rutin, penerapan sistem merit dengan prinsip meritokrasi, perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebagai upaya peningkatan kesejahteraan sekaligus rasa tanggung jawab. Hingga peningkatan pengawasan internal melalui kerja sama intensif dengan KPK, BPK, dan BPKP. Pemerintah Provinsi Banten kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 yang diserahkan pada 30 April 2025. Pencapaian ini menandai raihan WTP kesembilan kali secara berturut-turut bagi Pemerintah Provinsi Banten. ini menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan Pemprov Banten dinilai transparan dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
Baca Juga: Promedia Jajaki Kolaborasi Strategis dengan TNI AD
Program Banten melayani merupakan perwujudan dari komitmen Andra-Dimyati untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi. Karena korupsi merupakan ancaman serius terhadap terwujudnya kesejahteraan, kemajuan pembangunan, dan masa depan generasi penerus bangsa.