Serang, bidiktangsel.com – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Banten hingga 31 Maret 2025 menunjukkan tren positif di berbagai sektor.
Hal ini tercermin dari meningkatnya realisasi pendapatan dan belanja negara yang menjadi indikator utama keberhasilan pelaksanaan fiskal di wilayah tersebut.
Kepala Kanwil DJP Banten, Erwin Warganingrat, menyampaikan bahwa penerimaan pajak di Provinsi Banten mencapai Rp14,64 triliun atau 17,97% dari target tahunan Rp81,48 triliun.
Baca Juga: Serapan Belanja Pemkot Tangsel Masih Rendah, Benyamin Davnie Soroti Kendala Pelayanan Fisik
Kontributor utamanya adalah PPN Dalam Negeri (29,28%), PPN Impor (28,89%), dan Pajak Lainnya (11,88%). KPP Pratama Pondok Aren menjadi unit dengan penerimaan tertinggi, menyumbang 22,16% dari total.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatat capaian Rp395,69 miliar atau 29,71% dari target tahunan.
Sumber utamanya berasal dari layanan pertanahan, kepelabuhanan, paspor, jasa pendidikan, dan rumah sakit.
Di sisi belanja negara, realisasi mencapai Rp6,52 triliun atau 23,63% dari pagu anggaran. Belanja terbesar berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp4,95 triliun (25,87%) dan Belanja K/L sebesar Rp1,57 triliun (18,55%).
Untuk Belanja Kementerian/Lembaga (K/L), rincian realisasi menunjukkan belanja pegawai mencapai 26,72%, barang 13,71%, modal 2,25%, dan bantuan sosial 47,46%.
Di sisi TKD, Dana Desa menjadi yang paling progresif dengan realisasi 37,53%, diikuti DAK Non Fisik (31,82%) dan Dana Alokasi Umum (28,21%).
Penerimaan kepabeanan dan cukai Provinsi Banten yang dikelola KPU Bea Cukai Soekarno-Hatta mencapai Rp3,22 triliun atau 22,54% dari target. Bea Masuk mendominasi dengan Rp2,53 triliun, disusul Cukai Rp640 miliar, dan Bea Keluar Rp42,21 miliar.
Baca Juga: Seba Baduy di Pandeglang, Pesan Luhur Pelestarian Alam dari Masyarakat Adat
Ekspor bulan Maret 2025 tercatat USD 4,01 miliar, sedangkan impor USD 3,40 miliar, menghasilkan surplus neraca perdagangan.