Dengan arahan dan verifikasi yang menyeluruh, Virgojanti berharap rencana kerja Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan OPD dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan output yang berkualitas, sesuai dengan kemampuan pembiayaan daerah.
"Dengan adanya arahan itu, diharapkan rencana kerja Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan OPD nanti bisa berlangsung dengan baik, lancar dan menghasilkan suatu rencana kerja yang berkualitas, menyesuaikan dengan kemampuan pembiayaan daerah," harapnya.
Virgojanti juga mengingatkan OPD untuk memperhatikan komposisi perencanaan, dengan mengalokasikan 80 persen untuk kegiatan utama dan 20 persen untuk kegiatan pendukung.
Baca Juga: Rakerkesda Banten 2024: Membangun Momentum Bersama untuk Meningkatkan Pelayanan Kesehatan
Kepala Bappeda Provinsi Banten, Mahdani, menjelaskan bahwa Verifikasi Penyempurnaan RKPD dan Renja OPD 2025 memiliki beberapa tujuan, berupa Memenuhi Ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan, Meningkatkan Efektivitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan, Memperkuat Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Menjaga Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran.
Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2025 mengusung tema "Pembangunan Kolaborasi Yang Inklusif Memperkokoh Masyarakat Banten Yang Modern Dalam Rangka Mencapai Banten Yang Sejahtera, Mandiri, dan Berdaya Saing."
Tema tersebut diwujudkan melalui lima prioritas, yaitu: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Kualitas, Pertumbuhan Ekonomi, Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.
Baca Juga: Al Muktabar: Pembinaan BUMD dan Optimalisasi Pendapatan Daerah Jadi Kunci di Banten
Prioritas-prioritas ini kemudian dikelompokkan ke dalam empat tematik RKPD 2025, yaitu: Penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim, Stabilitas inflasi dan ketahanan pangan, Pemantapan infrastruktur dan penguatan aksesibilitas pendidikan menuju peningkatan investasi dan Penguatan reformasi birokrasi dan digitalisasi tata kelola pemerintahan.
Persiapan verifikasi yang matang diharapkan dapat menghasilkan RKPD dan Renja Perangkat Daerah 2025 yang berkualitas dan sesuai dengan kemampuan pembiayaan daerah.
Hal ini penting untuk mewujudkan pembangunan yang efektif dan efisien di Provinsi Banten, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. (***)