"Saya berharap tata kelola keuangan dilakukan secara tertib, sesuai aturan, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Memberikan rasa keadilan khususnya dalam penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, investasi, serta ketahanan pangan," tambah Virgojanti.
Virgojanti juga menekankan peran strategis APBD dalam mendorong perekonomian daerah. Pembangunan yang dilaksanakan ditujukan untuk meningkatkan daya saing daerah serta mendorong investasi masuk.
Baca Juga: Tangerang Selatan Raih Juara 2 Penghargaan Penerapan SPM 2023!
Dalam kesempatan tersebut, Virgojanti mengajak Pemda Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten untuk membuka Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di Bank Banten.
"Tujuannya, dengan langkah itu diharapkan cita-cita mengembangkan dan membangun potensi perekonomian Provinsi Banten bisa lebih maksimal," ajaknya.
"Hal ini sesuai dengan cita-cita pendiri Provinsi Banten, ingin menjadikan infrastruktur ekonomi kita dalam hal ini Bank Banten yang bergerak di bidang perbankan bisa menjadi regional champion. Mari kita besarkan yang punya kita sendiri," tambah Virgojanti.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten Rina Dewiyanti menjelaskan bahwa Rakor ini juga merupakan bentuk pengendalian dan evaluasi terhadap pemerintah Kabupaten/Kota oleh Pemprov Banten sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di daerah.
Baca Juga: Sampah Teluk Pandeglang: Permasalahan Memalukan yang Membutuhkan Solusi Holistik
"Rakor yang kita laksanakan adalah rakor triwulan pertama. Dimana kita mengevaluasi sampai sejauh mana realisasi anggaran dan kinerja Kabupaten/ Kota di triwulan pertama 2024 ini," ujar Rina.
Rina menjelaskan bahwa pada triwulan pertama, penerimaan daerah minimal harus mencapai 20 persen. Jika ada yang kurang, maka perlu dilakukan percepatan dan upaya untuk memenuhi target yang telah ditetapkan.
"Dari sisi belanja bisa direalisasikan sesuai rencana dan tahapan yang telah disusun serta kita mengimpun masukan kendala dan hambatan apa yang dihadapi," jelas Rina.
"Ini bentuk sinergi dalam pengelolaan keuangan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota," ungkap Rina.
"Rata-rata sudah hampir seluruh, Pemerintah Kabupaten/Kota mencapai target yang ditetapkan," pungkasnya. (***)