Harmonisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Banten Raih Penghargaan dari KPK dan Laporan Keuangan WTP

Serang, bidiktangsel.com - Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menegaskan pentingnya harmonisasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Hal ini merupakan bagian dari tugas menjalankan amanat konstitusi untuk mewujudkan agenda pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Al Muktabar secara daring saat membuka Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah se-Provinsi Banten di Hotel Aston, Kota Serang, pada Selasa (23/4/2024).

"Momen ini sangat penting," ujar Al Muktabar.

Baca Juga: Banten Komitmen Penuh Tingkatkan Penerapan SPM, Kota Tangerang Selatan Juara 2 Nasional!

Dalam kesempatan tersebut, Al Muktabar mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Banten mendapatkan penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Pemda dengan Sertifikasi Tanah Barang Milik Daerah Terluas Tahun 2022-2023.

Penghargaan ini diterima pada Rakor Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah se-Wilayah II Tahun 2024 oleh KPK di Palembang, Sumatera Selatan.

"Penghargaan ini erat kaitannya dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah," jelas Al Muktabar.

Lebih lanjut, Al Muktabar menyampaikan bahwa Pemprov Banten mengawali inisiatif percepatan pengelolaan keuangan dengan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 tercepat ke Badan Pemeriksa Keuangan bersama Daerah Istimewa Yogyakarta. "Dan mendapatkan opini WTP," imbuhnya.

Baca Juga: Pj Gubernur Al Muktabar: Sistem Kesehatan Terintegrasi Kunci Indonesia Emas 2045!

Al Muktabar menekankan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran bukan hanya tugas birokrasi, melainkan bagian dari amanat konstitusi untuk mewujudkan agenda pemerintah daerah bagi masyarakat.

Hal senada diungkapkan Pj Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgojanti. Ia mengatakan bahwa Rakor ini bertujuan untuk menyelaraskan tata kelola pelaksanaan kebijakan anggaran.

"Bagaimana ke depan tata kelola keuangan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang baik tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga bisa menjadi kesepakatan bersama untuk membangun Provinsi Banten ke depan lebih baik," jelas Virgojanti.