Serta diskusi yang diperlukan untuk menangkap kebijakan ketika ada kesulitan dari Pemerintah Kabupaten/Kota terkait proses penyelenggaraan APBD.
“Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten/Kota langsung koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten. Kami akan fasilitasi dalam rangka proses penyelenggaraan terkait dengan mandatory,” ungkap Rina.
“Berikutnya terkait hasil monitoring dan evaluasi reviu terhadap APBD Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten/Kota mana yang belum dan sudah ditindaklanjuti rekomendasi atas evaluasi Pemerintah Provinsi Banten terhadap APBD Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten/Kota untuk tidak lanjuti serta alasan yang tepat ke Kemendagri jika tidak ditindaklanjuti,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Pemprov Banten pada Tahun Anggaran 2023 mengalokasikan anggaran Rp 125 miliar untuk Bantuan Keuangan ke 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
Dengan besaran Kabupaten Serang Rp 30 miliar, Kabupaten Pandeglang Rp 20 miliar, Kabupaten Lebak Rp 30 miliar, Kabupaten Tangerang Rp 5 miliar, Kota Tangerang Rp 5 miliar, Kota Cilegon Rp 5 miliar, Kota Tangerang Selatan Rp 5 miliar, serta Kota Serang Rp 25 miliar. (***)
