Uji Potensi Retribusi Parkir di Pasar Lama Serang: Menuju Kemandirian Daerah

Serang, bidiktangsel.com - Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang melakukan uji potensi retribusi parkir di Pasar Lama.

Uji coba ini dilakukan pada Rabu (1/5/2024) dengan melibatkan Asisten Daerah III Kusna Ramdhani, Kepala Bapenda Hari Pamungkas, Kepala Dishub Kota Serang M. Ikbal, Kapolsek Serang, dan Penjabat (Pj) Walikota Serang Yedi Rahmat.

Baca Juga: Bambang Noertjahjo: Sinergi Pengusaha dan Buruh Kunci Kemajuan Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan pantauan di lapangan, tercatat sekitar 400 kendaraan roda 2 dan 200 kendaraan roda 4 yang lalu lalang dan parkir di Pasar Lama setiap jamnya.

Hal ini menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan PAD melalui retribusi parkir.

"Tadi kita sempat bertanya kepada pengunjung dari luar daerah yang tujuannya untuk belanja, berarti potensi penerimaan retribusi sudah terlihat," ujar Pj Walikota Serang Yedi Rahmat setelah melakukan pengecekan.

Kepala Bapenda Hari Pamungkas menjelaskan bahwa Pemkot Serang masih mencari potensi dan kapasitas, serta mekanisme pemungutan parkir yang tepat.

Baca Juga: Semarak Hari Buruh di Kota Tangerang: Senam, Bunga Mawar, dan Tuntutan Kesejahteraan

Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penggunaan gate parkir elektronik.

"Nanti kita akan data warganya dan mendaftarkan plat nomor kendaraannya sehingga secara sistem akan terbaca penduduk warga disini," jelas Hari Pamungkas.

Pemkot Serang juga akan memberikan perlakuan khusus untuk parkir bagi para pedagang dan pengunjung di Pasar Lama.

"Nanti ada perlakuan khusus untuk parkir, seperti diberi member biar nanti dia bisa bayar bulanan/tahunan sehingga tidak bulak-balik bayar parkir, dan mensosialisasikan ke masyarakat sekitar yang usaha disini untuk mendaftarkan kendaraannya," tutur Hari Pamungkas.

Pemkot Serang akan merumuskan formula dan regulasi untuk peningkatan PAD pada e-parking di Pasar Lama bersama tim terkait.

Upaya ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan. (***)