Pj Gubernur Banten: RKPD 2025 Prioritaskan SDM Unggul, Hilirisasi, dan Penanggulangan Pengangguran

Serang, bidiktangsel.com - Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menegaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten tahun 2025 harus dapat menjawab berbagai isu yang saat ini berkembang guna mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera.

Hal tersebut disampaikan Al Muktabar saat memberikan arahan pada Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Provinsi Banten tahun 2025 di Hotel Horison Ultima, Kota Serang, Jumat (15/12/2023).

"RKPD 2025 harus mampu menjawab berbagai isu yang saat ini berkembang, seperti penyiapan SDM unggul, hilirisasi, dan pengentasan pengangguran," kata Al Muktabar.

Baca Juga: DWP Provinsi Banten Berperan Strategis dalam Pembangunan Berkelanjutan

Menurut Al Muktabar, penyiapan SDM unggul dapat diterjemahkan dalam program peningkatan sekolah vokasi dan adanya hubungan kerja antara dunia pendidikan dengan ketersediaan lapangan kerja pada industri.

"Yang harus kita perkuat adalah hubungan formal antara industri dengan penyiapan lapangan kerja ini. Tidak hanya sebatas pada job fair, tapi kedepan ini harus benar-benar tertata. Misalnya kita sudah mulai membuka SMKN dengan jurusan kimia dasar di Cilegon yang banyak dibutuhkan industri di sana. Lalu SMKN Pariwisata, perhotelan dan tata boga di Kabupaten Pandeglang. Itu sudah kita mulai," ujarnya.

Al Muktabar menambahkan, dengan penyiapan SDM yang unggul, maka banyak tenaga lokal yang terserap di dunia industri. Belum lagi dengan hilirisasi dari ribuan industri hulu yang ada di Banten.

Baca Juga: Pemkot Tangsel Resmikan Teknologi Hydrodrive Incinerator untuk Atasi Sampah

"Ini juga akan kita dorong dan peran UMKM menjadi kata kuncinya yang harus bisa berperan aktif di situ," ucapnya.

Menurut Al Muktabar, Provinsi Banten dengan bonus kewilayahannya menjadi tujuan favorit para investor untuk berinvestasi. Fasilitas yang memadai serta infrastruktur yang terus membaik menjadikan Banten tujuan utama berinvestasi.

"Penyediaan lapangan kerja ini merupakan problem dasar yang dihadapi dari berbagai indikator makro yang kita Analisa, dan ruang itu harus kita dekati dengan komprehensif dan pentahelix. Dan disitulah pemerintah harus hadir," imbuhnya.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim mengapresiasi upaya Pemprov Banten dalam melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, melalui RKPD.

Baca Juga: Tangerang Selatan Komitmen Berikan Pelayanan Terbaik bagi Penyandang Disabilitas

"Pak Pj Gubernur sudah secara prinsip menyusun rencana program pembangunan melibatkan semua lapisan masyarakat hadir pd FKP RKPD 2025," katanya.