Pemkab Tangerang Raih WTP 15 Kali, Puspemkab Belum Bersertifikat, Kok Bisa!

Tangerang, bidiktangsel.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 15 tahun berturut-turut.

Namun, Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Tangerang belum bersertifikat.

Hal ini menjadi pertanyaan publik, karena opini WTP menunjukkan bahwa Pemkab Tangerang memiliki tata kelola keuangan yang baik.

Forum Pemimpin Redaksi Multimedia Indonesia (FPRMI) pun mempertanyakan hal ini dalam audiensi dan wawancara tatap muka dengan BPK Perwakilan Banten.

Baca Juga: Pemkab Tangerang Diwarisi Banyak Persoalan, Pj Bupati Diminta Segera Tuntaskan

"Kami menanyakan hal apa yang mendasari diberikannya opini WTP 15 tahun berturut-turut kepada Pemkab Tangerang," kata Ketua FPRMI Banten, Junaidi Rusli.

Menurut Junaidi, temuan BPK terhadap kinerja keuangan Pemkab Tangerang menunjukkan bahwa hanya 13,8% asetnya yang bersertifikat.

Bahkan, Puspemkab Tangerang, yang dianggap sebagai salah satu kantor pemerintahan dengan kinerja keuangan terbaik di Indonesia, juga belum bersertifikat.

Sementara itu, Kepala Subdit Auditorat BPK Perwakilan Banten, Arie Hendarto, mengatakan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan enam kriteria, salah satunya adalah pemakaian APBD Tahun Anggaran yang melebihi batas maksimal.

Baca Juga: Lippo Karawaci Salurkan Sembako Murah dan Lakukan Screening Kanker

"Kabupaten Tangerang dan provinsi Banten sudah melebihi dari capaian nasional yang hanya 70%," kata Arie.

Arie juga mengatakan bahwa adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2015 dan PP Nomor 28 Tahun 2020 turut mempengaruhi pemberian opini WTP.

Di akhir pertemuan, Junaidi dan Arie Hendarto sepakat untuk terus berkomunikasi agar independensi BPK Banten dapat terus terjaga.

FPRMI juga siap memberikan masukan dan data yang mungkin tidak dipunyai oleh BPK Banten, agar Pemprov Banten dan Pemkab Tangerang terjamin kepastian hukumnya atas kepemilikan tanah mereka. (***)