Menurut Eddy, Beneficial Ownership atau Pemilik Manfaat merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham dari Korporasi, yang berarti segala bentuk tanggung jawab finansial mulai dari berkaitan dengan penyediaan jaminan atau collateral hingga pertanggungjawaban hutang berada di tangan seorang Beneficial Owner.
“Pengertian tersebut selaras dengan pengertian dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 definisi dari Beneficial Ownership yang menyebut Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi,” ujarnya.
Tujuan utama hadirnya Beneficial Ownership, kata Eddy adalah untuk mendukung Anti Money Laundering (AML), Pencegahan Pendanaan Terorisme, Know your customer (KYC) compliance dan Enhanced Due Diligence (EDD).
Eddy lebih lanjut mengatakan, seorang Beneficial Owner memiliki kewenangan penuh terhadap jalannya sebuah korporasi, yang berarti setiap korporasi dapat mengangkat Beneficial Owner yang dimaksudkan.
“Ini sesuai dengan poin 5 Perpres no 13/2018 yang menyebutkan, bahwa Pemilik Manfaat Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun,” terangnya.
Tantangan Implementasi
Meski begitu, dalam implementasinya, menurut Eddy, terdapat tantangan yang luar biasa. Kata dia, hal ini wajar menimbang sudah sejak lama para pelaku penyalahgunaan keuangan menggunakan struktur perusahaan yang kompleks untuk menyembunyikan identitas asli mereka dan menyembunyikan dari mana dana mereka berasal, atau untuk apa dana tersebut digunakan.
“Kabar baiknya, dalam beberapa tahun terakhir, perang melawan pencucian uang telah meningkat dengan berbagai aturan yang lebih ketat demi mencapai transparansi keuangan,” ungkap dia.
