Jakarta, bidiktangsel.com - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin berharap Pemerintah khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengkaji ulang rencana menutup formasi guru pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021.
Menurut Azis, dengan tidak dibukanya kembali rekrutmen CPNS guru di tahun 2021 hal ini memengaruhi kualitas dan kuantitas guru pendidikan di Indonesia. Implikasi lainnya, minat generasi muda yang bercita-cita untuk menjadi guru terbendung dengan kebijakan ini.
Efek negatif lainnya, bagi guru honorer yang sudah lama mengabdi sangat berharap dapat diangkat menjadi PNS. Karenanya, DPR berhadap KemenPAN-RB dan BKN mengkaji ulang rencana tersebut. "Berikan penjelasan secara detail rencana tersebut. Agar publik mengetahui, apa yang menjadi poin penting sehingga keputusan itu dibuat," jelas Azis.
DPR akan terus mendorong pemerintah untuk melakukan pemetaan. "Ini terkait kebutuhan dan penempatan guru PNS di seluruh Indonesia. Karena kita ketahui, banyak kabupaten/kota di Indonesia kekurangan guru PNS," jelas Azis dalam keterangannya, Rabu (5/1/2021).
Implikasi kebijakan tersebut, tentu akan berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas pendidikan di masa yang akan datang. Kuantitas ini pun berkurang karena masa pensiun di tahun 2021. Hal ini akan berimbas pada terganggunya kegiatan belajar mengajar hingga penutupan sekolah negeri karena tidak memiliki guru PNS.
"Sekali lagi, mohon dicermati dengan seksama, implikasi terhadap jumlah guru, berpengaruh terhadap kualitas pendidikan itu sendiri," paparnya.
DPR, sambung Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut, mendorong pemerintah untuk mencari solusi lain jika dasar keputusan tersebut adalah tidak meratanya penyaluran guru PNS.
