DPR akan terus mendukung pengentasan kemiskinan dan penggangguran karena pandemi Covid-19. Maka seluruh pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) untuk melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dalam pengadaan barang dan jasa di instansi atau lembaga masing-masing.
"Manfaatnya akan terasa pada lapisan bawah masyarakat. Sehingga roda perekonomian pelaku UMKM, sebagai salah satu sektor yang berperan besar dalam perekonomian nasional, dapat terus berputar,” imuh pria kelahiran Jakarta, 31 Juli 1970.
Azis juga mengingatkan, bahwa pencegahan kemiskinan dan pengangguran sebagai dampak pandemi Covid-19 berujung kepada terjadinya siklus konsumsi di masyarakat.
"Selain mitigasi, Pemerintah juga perlu membenahi peta jalan reformasi dan transformasi ekonomi, dengan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Serta strategi PEN tahun 2021," urainya.
Ini harus menjadi prioritas utama belanja kesehatan juga diupayakan agar tercipta daya beli masyarakat dengan memberikan stimulus fiskal bagi sektor-sektor yang berdampak multiplier tinggi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan maupun pertumbuhan ekonomi.
Kemudian belanja pemerintah diarahkan kepada pembelian produksi dalam negeri, dan terakhir belanja sosial, program cash for work, program sembako, program keluarga harapan (PKH), subsidi tenaga kerja baik sektor formal maupun informal.
"Jalan ini sudah teruji. Sehingga dengan dorongan ini pula dapat menambah daya beli kelompok berpenghasilan rendah yang selanjutnya dapat mendorong konsumsi masyarakat,” terang Azis Syamsuddin. (as/pr)