”Bobolnya sistem IT atau jaringan KPU, jelas menjadi pembelajaran. Apa yang pernah dirasakan KPU tidak bisa ditoleransi, karena ini menyangkut integritas dari gelaran pesta demokrasi itu sendiri,” timpal Azis Syamsuddin.
Melalui e-rekap, diharapkan akurasi dari rekapitulasi sangat tinggi dan tepat. Sehingga tidak lagi memunculkan polemik hingga bermuara gugatan.
”Sekali lagi, sistem teknologi yang diterapkan harus mampu menerjemahkan harapan publik. Maka terus lakukan simulasi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota,” pinta Azis Syamsuddin.
Harapan lain, para kandidat pasangan calon, Petugas Pemilihan Kecamatan (PPK), dan unsur terkait didalamnya, benar-benar memahami teknis, aturan serta tata kelola e-rekap itu sendiri.
Dikatakan Azis Syamsuddin, Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit untuk gelaran Pilkada 9 Desember mendatang.
”Bimbingan teknis terkait penggunaan e-rekap kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) harus mampu diimplementasikan dalam praktiknya,” terang Azis Syamsuddin.
Sebab, sambung wakil rakyat asal Dapil II Lampung itu, sistem baru tersebut membutuhkan koordinasi secara matang agar dapat dilaksanakan secara maksimal.
Dalam lawatannya ke Provinsi Aceh, Azis Syamsuddin juga ingin mendengar informasi terkait penerapan e-rekap lewat pemerintah daerah dan unsur terkait.