Baca Juga: Kelas Kreatif Khalsa Hadirkan Workshop Intimate, Ruang Belajar Kreatif yang Kian Diminati
Karena itu, Fadli Zon mengajukan perspektif yang berbeda melalui konsep civilizational state atau negara peradaban. Melalui konsep tersebut, Indonesia ditempatkan dalam horizon sejarah yang jauh lebih panjang. Indonesia dipahami sebagai pewaris peradaban Nusantara yang telah berkembang selama berabad-abad. Kawasan ini memiliki tradisi maritim yang luas, jaringan perdagangan internasional yang mapan, sistem pengetahuan yang beragam, ekspresi kebudayaan manusia pra sejarah yang lebih maju, serta pengalaman panjang dalam mengelola kehidupan sosial yang kompleks. Kolonialisme hanya menjadi salah satu fase dalam perjalanan sejarah tersebut, bukan titik awal keberadaan bangsa Indonesia.
Dalam kerangka negara peradaban, Indonesia juga dipandang sebagai ruang kebudayaan dengan tingkat keberagaman yang luar biasa. Keberadaan ratusan kelompok etnis, bahasa, tradisi, dan ekspresi budaya membentuk apa yang sering disebut sebagai mega diversity. Keberagaman tersebut merupakan modal peradaban yang jarang dimiliki bangsa lain. Ia menyediakan sumber kreativitas sosial, daya tahan kebangsaan, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman. Keseluruhan unsur tersebut menjadi bagian dari identitas Indonesia sebagai bangsa besar.
Gagasan negara peradaban yang dikembangkan Fadli Zon memiliki tujuan yang jelas. Ia berupaya menggeser titik berat narasi nasional dari memori kolonial menuju kesadaran peradaban. Pergeseran perspektif ini dimaksudkan untuk memulihkan harga diri bangsa dan memperkuat kepercayaan diri kolektif masyarakat Indonesia. Dalam pandangannya, pembangunan nasional membutuhkan fondasi psikologis yang kuat. Sebuah bangsa akan sulit melangkah jauh apabila terus menerus memandang dirinya melalui lensa ketergantungan dan keterbatasan.
Baca Juga: Inspektorat ATR/BPN Sambangi Kantah Palangka Raya Perkuat Benteng Integritas Pelayanan Publik
Pandangan tersebut berkaitan erat dengan kritik terhadap mentalitas inlander yang masih ditemukan dalam berbagai bentuk kehidupan sosial. Mentalitas ini tercermin dalam kecenderungan menempatkan standar eksternal sebagai ukuran utama keberhasilan, meragukan kapasitas nasional, serta memandang pencapaian bangsa lain sebagai sesuatu yang secara inheren lebih unggul. Dalam perspektif kebudayaan, kondisi tersebut merupakan residu kolonialisme yang dapat menghambat proses pembangunan jangka panjang.
Di titik inilah transformasi struktural dan siasat kebudayaan bertemu. Karena itu, pembacaan Fadli Zon terhadap pemerintahan Prabowo dapat dipahami sebagai upaya menyatukan dua agenda besar yang sering dipisahkan dalam praktik pembangunan. Agenda pertama adalah restrukturisasi ekonomi untuk memperkuat kedaulatan nasional. Agenda kedua adalah rekonstruksi kesadaran kebangsaan untuk memperkuat kesadaran, memori dan martabat kolektif kita sebagai bangsa. Dalam perspektif ini, kebijakan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan dan investasi, sedangkan kebudayaan tidak hanya berkaitan dengan pelestarian tradisi. Transformasi struktural menyediakan instrumen untuk memperkuat kapasitas negara. Siasat kebudayaan menyediakan kerangka makna yang menjelaskan arah dan tujuan dari perubahan tersebut. Keduanya bergerak menuju sasaran yang sama, yaitu membangun Indonesia yang memiliki kemandirian ekonomi, kepercayaan diri atas budaya, dan kesadaran sejarah yang kuat.
Pada akhirnya, signifikansi pemerintahan Prabowo dalam pembacaan Fadli Zon terletak pada upaya menghubungkan pembangunan material dengan kebangkitan kesadaran peradaban. Agenda ekonomi memperoleh dimensi historis dan kebudayaan. Agenda kebudayaan memperoleh pijakan yang konkret melalui perubahan struktural yang berlangsung dalam kehidupan nasional. Dari perspektif ini, pembangunan dipahami sebagai proses memperkuat kapasitas bangsa secara menyeluruh, sehingga Indonesia mampu hadir sebagai negara yang berdaulat, percaya diri, dan sadar akan posisi peradabannya dalam sejarah dunia.
Pada akhirnya, signifikansi transformasi yang sedang berlangsung tidak terletak pada besarnya program yang dijalankan, tetapi pada kemampuan menghadirkan hubungan yang produktif antara kemajuan material dan kematangan peradaban. Agenda ekonomi memperoleh dimensi historis dan kebudayaan. Agenda kebudayaan memperoleh pijakan yang konkret melalui perubahan struktural yang berlangsung dalam kehidupan nasional. Jika transformasi struktural mampu memperkuat kemandirian ekonomi, dan siasat kebudayaan mampu memperkuat kepercayaan diri nasional, maka keduanya dapat menjadi fondasi bagi Indonesia untuk bergerak dari posisi sebagai objek dalam dinamika global menuju subjek yang memiliki daya tawar, visi, dan orientasi sejarahnya sendiri.
(***)