Baca Juga: Desa Wisata Tambang Ayam Juara 1 ADWI tingkat Kabupaten Serang 2025
“Purbaya dengan gaya netral membuka kotak pandora terhadap hal-hal yang selama ini seakan-akan baik-baik saja,” ujar Said Didu dalam program Rakyat Bersuara, Rabu (29/10/2025).
Menurutnya, langkah Purbaya mengungkap sisi lain dari kebijakan ekonomi masa lalu dapat menjadi momentum untuk transparansi fiskal, termasuk soal pengelolaan utang dan dana daerah yang selama ini dinilai bermasalah.
Said Didu juga menyinggung kebijakan pendahulu Purbaya, Sri Mulyani Indrawati, yang disebut terlalu dominan dalam mengarahkan kebijakan fiskal hingga menyebabkan beban utang negara melonjak drastis.
Baca Juga: BCW Bawa Bukti ke Kejagung, Ungkap Dugaan Permainan Proyek Jalan Rp87,6 Miliar di Banten
“Sebagai pejabat publik, apa hasilnya kebijakan Sri Mulyani? Menaikkan utang dari Rp8.000 triliun menjadi Rp24.000 triliun. Cicilan utang naik dari Rp400 triliun menjadi Rp1.600 triliun, bunga utang dari 2 persen menjadi 6–7 persen,” ungkapnya.
Ia menilai, angka utang pemerintah yang diklaim mencapai Rp10.269 triliun hingga akhir 2024 belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya.
Jika seluruh tanggungan termasuk utang BUMN, pensiunan, dan kewajiban tertunda diperhitungkan, totalnya bisa mencapai Rp24.000 triliun.
Baca Juga: Rangkap Jabatan Wakil Wali Kota Tangsel Dinilai Langgar Prinsip Good Governance
“Maka ini kotak pandoranya dibuka (oleh Purbaya),” tegas Said Didu.
Arah Baru Kebijakan Fiskal
Sikap Purbaya yang terbuka terhadap evaluasi proyek infrastruktur dan kebijakan fiskal menandai arah baru pengelolaan keuangan negara di bawah kepemimpinannya.
Publik kini menanti langkah konkret Menkeu baru tersebut dalam membenahi struktur fiskal sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.
Dengan menyoroti Whoosh sebagai proyek strategis yang perlu dioptimalkan manfaat ekonominya, Purbaya tampak berupaya menyeimbangkan antara efisiensi fiskal dan pembangunan berkelanjutan, dua aspek yang krusial bagi arah kebijakan ekonomi Indonesia ke depan.
(***)