Jakarta – Menjelang Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang akan digelar pada 29–30 Agustus 2025 di Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jababeka, Bekasi, muncul isu adanya intervensi dari pihak luar terhadap pemilihan calon Ketua Umum.
Hendry Ch Bangun, Ketua Umum PWI Pusat, menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah mengarahkan dukungan kepada calon tertentu.
Baca Juga: Pemkot Tangsel Gerak Cepat Perbaiki PJU Solar Cell di Ciputat
Menurutnya, penggunaan fasilitas milik Komdigi hanyalah bentuk dukungan penyelenggaraan, bukan bentuk campur tangan dalam proses pemilihan.
“Sejak awal wacana percepatan kongres, Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria justru menekankan agar independensi PWI terjaga. Pemerintah hanya ingin kongres berjalan lancar tanpa intervensi,” ujar Hendry di Jakarta, Jumat (22/8).
Tekanan Politik dan Media
Hendry mengungkapkan adanya upaya penggiringan opini bahwa seorang calon tertentu merupakan “wakil resmi pemerintah” yang wajib didukung. Bahkan, isu yang beredar menyebutkan akan ada konsekuensi jika para Ketua PWI Provinsi tidak memilih kandidat tersebut.
Baca Juga: Para Jurnalis Dikeroyok Orang Tak Dikenal di PT GRS, PWI Banten Kutuk Keras Aksi Premanisme
“Saya mendapat laporan ada yang bilang calon X harus didukung karena itu keinginan pemerintah. Setelah dicek ke sejumlah pejabat, ternyata tidak ada arahan resmi. Kalau ada oknum memberi dukungan pribadi, itu bukan sikap pemerintah,” tegasnya.
Tak hanya itu, tekanan juga muncul dari sebuah grup media besar yang memiliki jaringan di berbagai provinsi.
Hendry menyebut, beberapa Ketua PWI Provinsi ditekan oleh atasan mereka di grup media tersebut untuk mengarahkan pilihan ke kandidat tertentu.
“Aneh sekali. Apa kontribusi mereka untuk PWI? Tidak ada. Jadi jangan ganggu organisasi wartawan,” kata Hendry dengan nada tegas.