Setu, bidiktangsel.com – Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan kebutuhan masyarakat dan efisien dalam penggunaan anggaran.
Hal ini disampaikannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Setu pada Selasa (4/2/2025).
Baca Juga: Resensi Buku Hari Pers Nasional 2025: Menjelajah Kalimantan Selatan Lewat Lembar Demi Lembar
Menurut Pilar, setiap program yang dirancang harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tangsel, dengan fokus utama pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, sosial budaya, dan keagamaan.
Efisiensi anggaran menjadi aspek penting agar belanja daerah lebih difokuskan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
"Pengelolaan anggaran harus ketat, terutama untuk program yang tidak memiliki dampak signifikan bagi masyarakat. Kita ingin pembangunan yang efektif dan tepat sasaran," ujar Pilar.
Salah satu program yang menjadi sorotan adalah pemberdayaan ekonomi bagi pemuda dan ibu rumah tangga.
Pilar menegaskan pentingnya pelatihan kewirausahaan serta akses permodalan agar masyarakat mampu menciptakan inovasi dan meningkatkan daya saing di sektor ekonomi kreatif.
Dalam Musrenbang ini, beberapa program prioritas turut dibahas, seperti penanggulangan banjir, pengurangan titik kemacetan, program bedah rumah untuk warga kurang mampu, peningkatan sanitasi melalui pembangunan septic tank, serta penambahan penerangan jalan umum dan penataan lingkungan permukiman.
Baca Juga: PWI Cabang Khusus Solo Siap Dukung HPN 2025 di Banjarmasin dengan Mengirim Delegasi
Selain itu, akses pendidikan juga menjadi perhatian dengan rencana penambahan sekolah negeri, pemberdayaan UMKM, penguatan posyandu, serta finalisasi proyek pengolahan sampah di PLTSa Cipeucang.
Pilar menekankan pentingnya transportasi publik terpadu guna mendukung mobilitas warga Setu dan sekitarnya.
Masukan dari berbagai elemen masyarakat, seperti ketua RW, RT, organisasi kepemudaan, organisasi wanita, kader kesehatan, PKK, dan tokoh masyarakat, akan dikompilasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) sebelum disampaikan ke dinas terkait untuk ditindaklanjuti sesuai skala prioritas.