ART Disorot, SPS Tegaskan Kedaulatan Media Tak Boleh Terkikis

Baca Juga: Viral Cerita Sopir Bajaj Dipalak Preman di Tanah Abang, Bakal Diteriaki Maling kalau Tak Beri Uang

Selain itu, posisi tawar perusahaan pers dalam monetisasi konten dinilai semakin lemah, terutama terkait penggunaan karya jurnalistik oleh teknologi kecerdasan buatan tanpa skema kompensasi yang jelas.

SPS menilai persoalan tersebut tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga menyangkut keadilan ekonomi, khususnya terkait distribusi nilai dari konten jurnalistik yang diproduksi media nasional.

Diskusi ini menegaskan bahwa Indonesia tetap terbuka terhadap perdagangan global. Namun, setiap perjanjian internasional harus memastikan tidak terjadinya penggerusan kedaulatan media nasional, yang mencakup aspek kepemilikan, distribusi konten, monetisasi berita, serta regulasi.

Baca Juga: Viral Mobil MBG di Indramayu Diduga Tabrak Balita, Pemilik SPPG Pastikan Tak Ada Insiden Serius yang Terjadi

SPS Pusat menekankan bahwa keseimbangan antara keterbukaan ekonomi dan perlindungan industri media nasional menjadi kunci dalam memperkuat peran pers sebagai pilar keempat demokrasi. (*)