Harga Beras Melonjak, Mendagri Minta Makan Sagu — PKN: Pemerintah Sedang Krisis Empati

Jakarta, – Wakil Ketua Umum Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nasional (PKN), Denny Charter, melontarkan kritik tajam terhadap pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyarankan masyarakat beralih mengonsumsi sagu, jagung, atau sorgum di tengah melambungnya harga beras.

Denny menilai narasi “kalau mahal, makan yang lain” bukan sekadar saran menu makanan, melainkan bentuk penyederhanaan masalah yang berbahaya dan menunjukkan defisit empati terhadap kesulitan rakyat.

“Kebijakan publik seharusnya menjadi solusi struktural, bukan sekadar saran menu makanan. Pernyataan ini seolah menempatkan beban kegagalan stabilitas harga pangan ke piring makan rakyat,” ujar Denny Charter dalam keterangan tertulisnya, Senin.

Baca Juga: Tim SAR Temukan Satu Jenazah, Diduga Salah Satu Korban Kapal Keluarga Pelatih Valencia di Labuan Bajo

*Lingkaran Setan Korupsi dan Harga Pangan*

Menurut Denny, ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan harga beras tidak lepas dari buruknya integritas birokrasi. Ia menyoroti adanya lingkaran setan antara kebijakan dan praktik korupsi, baik dalam skala mega-korupsi impor maupun pungutan liar di jalur distribusi.

Ia menjelaskan bahwa praktik kartel dan suap dalam kuota impor pangan membuat harga di tingkat konsumen tetap tinggi meski stok global melimpah. Selain itu, inefisiensi anggaran pada sektor infrastruktur pertanian—seperti irigasi dan pupuk bersubsidi—sering kali mengalami kebocoran.

“Akibatnya, produksi lokal rendah, harga naik, dan pejabat akhirnya mengeluarkan saran substitusi pangan sebagai jalan pintas menutupi kegagalan produksi,” tegasnya.

Baca Juga: Alifudin Resmi Nahkodai GP Ansor Ciputat Timur 2025–2028

*Kegagalan Struktural yang Dipersonalisasi*

Lebih lanjut, Denny melihat adanya ketimpangan logika yang dilakukan pemerintah. Masalah beras adalah persoalan ekonomi makro yang melibatkan rantai pasok dan kontrol spekulan. Namun, solusi yang diberikan justru bersifat mikro-individual.

“Pemerintah bertanggung jawab pada sisi supply (pasokan) dan harga, tetapi rakyat dipaksa bertanggung jawab pada sisi demand dengan cara mengurangi konsumsi atau beralih jenis pangan,” kata Denny.

Ia mengkhawatirkan bahwa saran untuk mengganti nasi dengan umbi-umbian adalah upaya normalisasi terhadap kegagalan negara. Menurutnya, ketika korupsi masuk ke dalam tata kelola pangan, keputusan tidak lagi berdasarkan data kebutuhan rakyat, melainkan siapa yang mendapat keuntungan dari kelangkaan tersebut.

Baca Juga: Pemkot Tangsel Angkut Sampah Jalanan Secara Bertahap, Prioritaskan Titik Kritis