Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Umumkan Kebijakan Strategis Biodiesel dan Migas untuk 2025

Jakarta, bidiktangsel.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengumumkan sejumlah kebijakan strategis terkait sektor biodiesel dan migas dalam konferensi pers yang digelar pada awal tahun.

Salah satu poin utama adalah peningkatan standar biodiesel dari B35 ke B40 yang mulai diberlakukan per 1 Januari 2025.

“Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi biodiesel dari sekitar 12,9 juta kiloliter (KL) menjadi 15,6 juta KL. Dokumen pendukungnya sudah ditandatangani, termasuk alokasi untuk perusahaan yang memproduksi Fame,” ujar Bahlil, didampingi Dirjen EBTKE, Enia Listiani Dewi.

Baca Juga: Presiden Prabowo Subianto Dorong Agenda Pemberdayaan: Pemerintah Siapkan Langkah Strategis

Menurutnya, pemerintah juga tengah mempersiapkan langkah teknis untuk meningkatkan kualitas bahan bakar, termasuk pengurangan kadar air di dalam biodiesel.

Implementasi ini menjadi landasan untuk menuju biodiesel B50 pada tahun 2026, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Bahlil menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan upaya mengurangi impor solar.

"Jika kebijakan ini berjalan dengan baik, Indonesia diproyeksikan tidak akan lagi mengimpor solar mulai tahun 2027. Ini adalah bagian dari langkah besar untuk mencapai kedaulatan energi,” tambahnya.

Selain biodiesel, Bahlil juga melaporkan peningkatan lifting minyak bumi yang mencapai angka 600.000 barel per hari dalam dua bulan terakhir. Angka tersebut naik dari rata-rata sebelumnya yang hanya 575.000-580.000 barel per hari.

Pemerintah menargetkan produksi minyak mencapai 705.000 barel per hari pada 2025 sesuai APBN.

Baca Juga: JC Studio Gelar Pagelaran Tari Kolosal: Rampak Barong Siap Hibur Warga Tangsel

“Kami fokus untuk memastikan target tercapai dengan melakukan reformasi pola kerja antara pemerintah dan kontraktor kerja sama (KKKS). Apresiasi akan diberikan kepada KKKS yang mencapai target, sementara sanksi akan diterapkan bagi yang tidak mencapai target tanpa alasan yang jelas,” jelasnya.

Terkait subsidi energi, Bahlil mengungkapkan bahwa pemerintah akan tetap mendukung sektor Public Service Obligation (PSO), yang melibatkan alokasi biodiesel sebesar 7,55 juta KL. Untuk sektor non-PSO, alokasi mencapai 8,07 juta KL, namun tanpa insentif subsidi.

Selain itu, Menteri Bahlil juga menyoroti kebijakan HGBT (Harga Gas Bumi Tertentu) bagi industri yang memberikan nilai tambah di dalam negeri.