Wapres Gibran Rakabuming Bahas Program Zonasi Sekolah dalam Rakor dengan Guru

Jakarta, bidiktangsel.com - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming mengadakan rapat koordinasi (rakor) bersama para guru untuk membahas sejumlah isu pendidikan, termasuk Program Zonasi Sekolah, Senin lalu (11/11/2024).

Dalam sambutannya, Gibran menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi program ini, terutama terkait distribusi guru dan fasilitas pendidikan yang belum merata di berbagai daerah.

Baca Juga: Rute Terbaru Angkutan Sekolah Gratis di Tangerang Selatan, Tingkatkan Akses Siswa ke Sekolah

Gibran mengungkapkan bahwa sejak menjabat sebagai Wali Kota Solo, ia telah mengirim surat kepada Menteri Pendidikan untuk menyampaikan berbagai keluhan terkait program zonasi, Merdeka Belajar, pengawasan sekolah, dan ujian nasional.

Namun, surat tersebut belum mendapat respons hingga saat ini. Ia menekankan bahwa meski program zonasi bertujuan baik, implementasinya masih menghadapi kendala di lapangan.

"Program zonasi ini bagus, tetapi belum dapat diterapkan di semua wilayah dengan efektif. Ada daerah yang kelebihan guru, sementara di tempat lain terjadi kekurangan. Ini harus menjadi perhatian bersama, terutama bagi Pak Menteri untuk mencarikan solusi," ujar Gibran.

Baca Juga: Debat Publik, Strategi Benyamin-Pilar Tingkatkan Kualitas Pendidikan Dasar dan Menengah

Menurut Gibran, salah satu dampak dari sistem zonasi adalah meningkatnya fenomena perpindahan domisili menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Ia meminta agar hal ini dikaji lebih dalam untuk menemukan solusi yang tepat, baik dengan memperbaiki sistem zonasi maupun mempertimbangkan kembali penerapan sistem lama yang lebih fleksibel.

Gibran juga menyoroti isu kekerasan dan bullying di sekolah yang masih sering terjadi. Ia mengingatkan agar sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi guru serta siswa. 

Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan pentingnya regulasi yang melindungi para guru dari kriminalisasi saat mendidik siswa.

Baca Juga: Debat Publik, Rama Shinta Soroti Keterbatasan Fasilitas Kesehatan

"Saat ini, undang-undang perlindungan anak sering dijadikan senjata untuk menyerang para guru. Ke depan, kita perlu mendorong adanya undang-undang perlindungan guru agar mereka bisa mendidik dengan aman dan disiplin tanpa khawatir terkena sanksi hukum," jelas Gibran.

Selain itu, Gibran bersama Menteri Pendidikan juga membahas rencana untuk memberikan perhatian khusus kepada anak-anak korban kekerasan. 

Salah satu ide yang diangkat adalah mendirikan sekolah khusus bagi mereka agar tidak terpinggirkan dari sistem pendidikan umum.