SETU, bidiktangsel.com - Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar Rapat Koordinasi Tingkat Kota Basis Data Terpadu (BDT) PPFM di Graha Widya Bhakti Puspiptek, Setu, Tangsel pada Selasa, 23 April 2019.
Menurut Kepala Dinas Sosial Tangsel Wahyunoto Lukman, kegiatan ini dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinkes, Disdukcapil, Dinkop Disperindag, Kecamatan dan potensi sumber kesejahteraan sosial yang terlibat dalam pengolahan data seperti TKSK, pendamping PKH dan karang taruna.
"Kita libatkan semua untuk verifikasi dan validasi data. Bahkan pendamping PKH yang melihat langsung data yang terverifikasi. Kita berupaya menjaring seluruh keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah," ungkap Wahyu.
Namun lanjut Wahyu, tetap masih ada yang terlewat. Kadang kendalanya terlewat karena administrasi kependudukan. Kemudian biasanya mereka tinggal di tanah-tanah kosong yang berpindah-pindah lokasi, hal ini yang luput dari pendataan.
"Dalam rapat ini kami membahas masalah hasil konsultasi publik tingkat Kelurahan. Karena ada data masukan baru, ini yang akan ditetapkan Kemensos nantinya. Sebelum itu kita koordinasikan terutama dengan Disdukcapil melalui NIK nya dan masalah keberadaannya, semua diverifikasi," bebernya.
Nantinya data ini akan ada pemanfaatan, karena banyak program pemerintah baik di Pusat, Provinsi maupun Kota. Seperti di Dinkes ada Kartu Indonesia Sehat, Dindikbud ada Kartu Indonesia Pintar dan Disperindag subsidi bahan bakar gas.
"Pada tahun 2018 di Tangsel ada 125.000 jiwa dari 35.000 KK yang masuk kategori miskin. Yang di intervensi Program Keluarga Harapan (PKH) Penanganan fakir miskin 8.257 KK untuk kuota tahun 2019 sebesar Rp. 1.8 juta rupiah satu tahun," kata Wahyu.
