Serpong, bidiktangsel. com – Persoalan penyerahan aset fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) dari sejumlah pengembang besar kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan kembali menjadi perhatian.
Isu tersebut mengemuka dalam audiensi dan silaturahmi antara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Tangerang Selatan dengan pimpinan DPRD Kota Tangerang Selatan di ruang audiensi DPRD Tangsel, Selasa (2/6/2026).
Audiensi tersebut diterima langsung Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan, Abdul Rasyid, didampingi Wakil Ketua Fraksi PKS H. M. Yusuf, Lc., serta Wakil Ketua Fraksi Gerindra Maria Teresa Subardja.
Sementara dari pihak Kadin Tangsel hadir jajaran pengurus yang membahas berbagai isu strategis pembangunan dan investasi di Kota Tangsel.
Baca Juga: Kadin Tangsel Bongkar Persoalan Aset Fasum-Fasos yang Belum Diserahkan Pengembang
Salah satu topik utama yang menjadi perhatian dalam pertemuan itu adalah masih adanya pengembang skala besar yang belum menyerahkan aset fasum dan fasos kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan, meskipun kawasan perumahan maupun komersial telah lama beroperasi dan dimanfaatkan masyarakat.
Ketua DPRD Tangsel Abdul Rasyid menegaskan bahwa persoalan fasum dan fasos merupakan isu penting yang harus mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kepentingan publik serta optimalisasi pelayanan pemerintah daerah.
Menurutnya, aset fasum dan fasos yang belum diserahkan berpotensi menimbulkan berbagai kendala, mulai dari aspek pengelolaan, pemeliharaan hingga kepastian hukum terhadap aset yang digunakan masyarakat.
Baca Juga: Sampah Tak Diangkut Dua Pekan, Warga Sukabakti Keluhkan Pengelolaan dan Tarif Iuran yang Tak Jelas
“Penyerahan fasum dan fasos merupakan kewajiban pengembang sesuai ketentuan yang berlaku. Ketika aset tersebut belum diserahkan, tentu akan berdampak pada proses pengelolaan dan pemanfaatannya oleh pemerintah daerah,” ujar Abdul Rasyid dalam audiensi tersebut.
Ia menambahkan, DPRD Tangsel mendorong adanya percepatan penyelesaian persoalan tersebut melalui koordinasi antara pemerintah daerah, pengembang dan seluruh pemangku kepentingan terkait.
Dalam kesempatan yang sama, Kadin Tangsel menyampaikan harapan agar berbagai persoalan yang berkaitan dengan dunia usaha, pembangunan kawasan, serta kepentingan masyarakat dapat diselesaikan secara kolaboratif.
Organisasi tersebut juga menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis pemerintah dan DPRD dalam mendorong iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.
Baca Juga: Mahasiswa Unpam Dampingi UMKM Gunung Bunder Naik Kelas Lewat Digitalisasi Bisnis