Mengawal Mutasi Jabatan di Tangsel Agar Tidak Sekadar Formalitas

Baca Juga: Pengolahan Sampah di Tangerang Selatan: Saatnya Mengubah Mindset dari Masalah Menjadi Potensi

Jika praktik ini tidak dihentikan, pejabat berpotensi lebih sibuk mengamankan posisi ketimbang melayani masyarakat.

DPRD dan Inspektorat Dinilai Lemah dalam Pengawasan

Pengawasan internal maupun eksternal juga wajib diperkuat. Inspektorat dan DPRD sebagai lembaga pengawas mestinya menjadi garda terdepan dalam memastikan anggaran dikelola sebagai amanah rakyat. 

Namun, hingga kini keduanya belum memperlihatkan kinerja optimal.

DPRD justru kerap dinilai terlibat dalam pembagian anggaran melalui proyek dana aspirasi, alih-alih mengawasi eksekutif.

Baca Juga: Diduga Tanpa Sertifikat, Diskominfo Tangsel Memenangkan PT Aplika Data Nusantara: Integritas Pengadaan Dipertaruhkan

Akibatnya, fungsi check and balance melemah dan praktik-praktik penyalahgunaan anggaran rawan berulang.

Perubahan Paradigma Birokrasi

Jika mutasi hanya sebatas rotasi wajah tanpa perubahan paradigma, maka birokrasi Tangsel akan terus terjebak dalam lingkaran lama. Jabatan dijadikan bancakan, anggaran jadi bancakan, dan masyarakat sekadar penonton.

Kini saatnya Tangsel menegakkan prinsip dasar: jabatan adalah kepercayaan, anggaran adalah amanah. 

Pejabat yang mampu menjaga keduanya dengan baik akan meninggalkan legacy positif, sementara mereka yang menyalahgunakan akan tercatat dalam sejarah dan berhadapan dengan hukum.

(***)