Mengawal Mutasi Jabatan di Tangsel Agar Tidak Sekadar Formalitas

Oleh: Junaidi Rusli / Wakil Ketua Umum FPRMI

Serpong – Mutasi jabatan merupakan hal yang lumrah dalam sistem birokrasi pemerintahan. Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie bahkan telah menyampaikan rencana mutasi pejabat pada akhir September 2025 saat membuka kegiatan peningkatan SDM RT dan RW se-Tangsel di Aula Kecamatan Setu, Selasa (16/9/2025).

Namun, mutasi bukan hanya persoalan teknis administrasi. Lebih dari itu, pergeseran posisi pejabat adalah momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Baca Juga: Forum Komite Sekolah Tangsel Gelar Rapat Perdana, Agendakan Perkenalan, Program Kerja, dan Akta Notaris

Jabatan Bukan Hadiah, Anggaran Bukan Harta Pribadi

Realitas birokrasi di banyak daerah, termasuk Tangsel, kerap menunjukkan sisi kelam: jabatan dianggap sebagai “hadiah” dan anggaran yang melekat pada jabatan diperlakukan seperti harta pribadi. Padahal, anggaran adalah instrumen pembangunan, bukan sumber rente politik.

Ketika seorang pejabat merasa berhak atas anggaran, maka kebijakan yang diambil sering kali tidak lagi berpihak pada masyarakat, melainkan pada keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. 

Fenomena ini bukan sekadar persoalan moral, melainkan ancaman serius terhadap kepercayaan publik.

Baca Juga: Pelat Merah, Perjanjian Gelap: BCW Soroti Mobil Sampah DLHK Kabupaten Tangerang

Mutasi Jabatan Harus Dikawal Publik

Proses mutasi pejabat di Tangsel perlu mendapat pengawalan ketat. Penempatan jabatan tidak boleh sekadar berdasarkan kedekatan politik, senioritas, atau transaksi tertentu. 

Yang harus dikedepankan adalah kompetensi, rekam jejak, dan integritas.

Seleksi terbuka dengan indikator kinerja yang jelas sangat penting untuk menghindari praktik-praktik lama. 

Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam sejarah birokrasi Tangsel, isu “setoran” dan fakta integritas sering dikaitkan dengan jabatan strategis.