“Pemerintah harus tegas. Kalau pembangunan terus jalan tanpa izin dan berdampak buruk, harus ada sanksi nyata,” desak perwakilan warga.
DCKTR dan Satpol PP Tangsel menyatakan akan terus melakukan evaluasi lapangan secara berkala. Seluruh pihak diharapkan mematuhi ketentuan perizinan demi menciptakan lingkungan yang tertib dan aman bagi seluruh masyarakat.
Transparansi dan penegakan hukum menjadi kunci utama dalam pengawasan pembangunan di wilayah perkotaan.
Kejadian seperti ini mencerminkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, warga, dan pengembang untuk menjamin setiap proyek berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
(***)