Baca Juga: Misteri Drum Maut di Sungai Cisadane: Mayat Perempuan Tanpa Identitas Ditemukan Membusuk
Elite Politik dan Direksi Pertamina: Siapa Sebenarnya yang Berkuasa?
Masalah semakin rumit ketika elite politik ikut cawe-cawe. Pergantian direksi Pertamina sering kali dibumbui kepentingan politik, bukan karena pertimbangan profesionalisme.
Tak jarang keputusan strategis diambil demi kekuasaan, bukan kepentingan energi nasional. Akibatnya, tata kelola migas makin jauh dari prinsip akuntabilitas dan efisiensi.
Audit BPK? Laporan KPK? Pansus DPR? Semuanya kerap kali mandul ketika berhadapan dengan jejaring mafia migas yang menancap kuat di jantung institusi. Negara kalah telak.
Oligarki migas telah menjadi kekuatan bayangan yang mengatur bukan hanya Pertamina, tapi juga kebijakan energi nasional.
Saatnya Rakyat Menggugat, Saatnya Mafia Dibongkar
Kini, saat dunia bergerak menuju transisi energi hijau, Pertamina justru masih berkutat dengan persoalan klasik: tertutup, boros, dan dikuasai rente. Jika pemerintah serius ingin membenahi sektor energi, maka langkah awalnya jelas: reformasi total Pertamina.
Buka seluruh data. Lakukan audit independen menyeluruh. Ungkap jejaring mafia dan tindak tegas tanpa kompromi. Pertamina harus kembali ke khitahnya: melayani rakyat, bukan melindungi kepentingan segelintir elit.
Setelah lebih dari 60 tahun, publik berhak bersuara lebih keras: mafia migas bukan untuk dinegosiasi, mereka harus dibongkar, bukan dilindungi.
"Kalau jantung ekonomi negeri ini terus dikendalikan segelintir orang, maka rakyat hanya akan menjadi penonton di negaranya sendiri." (***)