Tentu dalam melihat karakteristik ini, cara penanganan pun berbeda, mulai dari pendekatan, pengambilan keputusan dan tentunya harus melibatkan masyarakat.
Untuk itu alangkah baiknya setiap kebijakan menyediakan ruang untuk jajak pendapat masyarakat. Untuk menghindari kritik yang tidak membangun.
Ketiga, minimnya informasi terhadap masyarakat terhadap program yang tengah digalakkan. Ini juga menjadi faktor persepsi masyarakat merasa kurang puas terhadap kinerja pemerintah.
Namun untuk hal ini, kami sangat percaya bahwa setiap kunjungan ke wilayah, Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten Dimyati serta seluruh perangkat daerah menyampaikan program kerja dan tahapan-tahapan yang tengah disusun.
Namun tentunya ada saja masyarakat yang tidak kurang memahami.
Baca Juga: Memerangi Hoaks di Era Digital: Wali Kota Tangsel Ajak ASN dan Masyarakat Aktif Verifikasi Informasi
Sebaliknya untuk meningkatkan kepercayaan publik, Tim dari Provinsi Banten harus lebih kompak, antara Gubernur dan Wakil Gubernur menyampaikan seluruh program, seperti sekolah garis tingkat SMA-SMK.
Program ini sejalan dengan Pemerintah Pusat yang baru saja disahkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa pendidikan Sekolah Dasar hingga SMP sebagai kewajiban pemerintah.
MK menyebut Pasal 31 ayat dua UUD 1945 mewajibkan negara membiayai pendidikan dasar, tanpa batasan mengenai jenis sekolah.
Sementara kebijakan sekolah gratis menjadi program prioritas yang digaungkan saat masa kampanye Andra Soni. Artinya Gubernur Banten Andra Soni jauh lebih awal menerapkan konsep pendidikan SMA dan SMK swasta gratis.
Satu kebijakan dan pemikiran brilian yang diterapkan di Provinsi Banten. Tentu ini perlu diapresiasi dan disambut baik oleh masyarakat Banten.
Aspek lain pada program infrastruktur, Andra Soni lewat program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) agar masyarakat desa lebih mudah dan merasa nyaman.
Program lain yang penting adalah peningkatan layanan dalam bidang kesehatan seperti melakukan percepatan operasional dua rumah sakit milik Pemprov Banten.