Ngontenin Tangsel Dinilai Salah Arah di Tengah Krisis Kota

Oleh : Aditya Bayu Wardana/Analis Kebijakan Publik

Opini, Tangerang Selatan - Program “Ngontenin Tangsel” yang digagas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan (Diskominfo Tangsel) menuai kritik tajam dari pengamat analisis kebijakan publik, Aditya Bayu Wardana. 

Ia menilai program berbasis lomba konten kreatif tersebut tidak sejalan dengan kondisi riil kota yang tengah menghadapi krisis layanan dasar.

Dalam pandangannya, Aditya menegaskan bahwa Tangerang Selatan saat ini berada dalam situasi darurat multidimensi, mulai dari persoalan sampah pasca kelebihan kapasitas TPA Cipeucang, banjir berulang di sejumlah titik, hingga kemacetan kronis yang belum tertangani secara sistemik.

Baca Juga: Program “Ngontenin Tangsel” Berlanjut dengan Hadiah Lebih Menarik

“Di tengah realitas kota yang sedang sakit, program Ngontenin Tangsel justru hadir sebagai kebijakan kosmetik. Ini lebih menyerupai upaya pencitraan ketimbang solusi atas masalah publik yang mendesak,” ujar Aditya dalam keterangannya.

Menurutnya, dorongan kepada warga untuk memproduksi konten positif dengan imbalan hadiah bulanan berpotensi menciptakan disonansi kebijakan, karena pemerintah dinilai lebih fokus pada tampilan visual kota dibanding pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Aditya juga menyoroti aspek prioritas anggaran. Ia menilai, meskipun nilai program relatif kecil, keberadaannya di tengah krisis persampahan dan infrastruktur mencerminkan ketidakpekaan birokrasi terhadap skala urgensi kebijakan publik.

Baca Juga: Bantah Dakwaan Rp809 Miliar di Skandal Korupsi Chromebook, Nadiem Makarim: Tak Ada Uang Masuk ke Saya

“Pelayanan dasar seperti pengelolaan sampah, pengendalian banjir, dan transportasi publik adalah urusan wajib pemerintah daerah. Ketika itu belum tertangani optimal, program promosi digital seharusnya bukan prioritas,” tegasnya.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa produksi masif konten estetik berisiko membentuk persepsi publik yang menyesatkan, karena tidak merepresentasikan kondisi lapangan secara utuh. 

Hal ini, menurut Aditya, dapat melemahkan daya kritis masyarakat dan menormalisasi persoalan struktural yang belum terselesaikan.

Aditya menekankan, partisipasi publik yang ideal bukan sekadar keterlibatan simbolik dalam lomba konten, melainkan keikutsertaan warga dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan.

“Kota tidak cukup dibangun lewat algoritma media sosial. Yang dibutuhkan warga adalah kebijakan substantif yang berdampak langsung pada kualitas hidup,” pungkasnya.