Baca Juga: Komisi VIII DPR RI Kunjungi Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Tangsel
Padahal, Kejaksaan terbukti mampu menuntaskan kasus serupa di daerah lain.
Publik menilai akan ada standar ganda bila penegakan hukum hanya keras di daerah tertentu, namun melempem di kawasan penyangga ibu kota.
Kejelasan mengenai proyek RSUD Tangsel Rp235 miliar ini menjadi ujian penting konsistensi aparat hukum.
Masyarakat berhak tahu: apakah proyek tersebut benar-benar bebas dari praktik jual proyek, atau justru ada pihak tertentu yang bermain di balik anggaran besar itu? Jika memang tidak ada masalah, penyelidikan akan memperkuat kepercayaan publik.
Baca Juga: Mesin Bermasalah, Penerbangan Garuda GA313 Rute Surabaya–Jakarta Return to Base ke Juanda
Namun bila ditemukan penyimpangan, maka transparansi dan penindakan tegas adalah konsekuensi mutlak.
Kejaksaan tidak boleh diam. Penyelidikan proyek RSUD Tangsel Rp235 miliar bukan sekadar perkara lokal, melainkan ujian keadilan dan integritas penegakan hukum di Indonesia. (***)
Artikel Terkait
Stok BBM SPBU Swasta Masih Kosong, Pemerintah Justru Sebut soal Tambahan Kuota Impor
Pelat Merah, Perjanjian Gelap: BCW Soroti Mobil Sampah DLHK Kabupaten Tangerang
Forum Komite Sekolah Tangsel Gelar Rapat Perdana, Agendakan Perkenalan, Program Kerja, dan Akta Notaris
Mengawal Mutasi Jabatan di Tangsel Agar Tidak Sekadar Formalitas
Pesan Gubernur Banten Andra Soni ke Pelaku UMKM: Jangan Tergoda Pinjol