Ratusan Miliar Dana Pokir Digelontorkan untuk DPRD Tangsel, Namun Prestasinya Nol

Oleh: Junaidi Rusli/Wartawan Senior

Tangerang Selatan - Sejak Pemerintahan Kota Tangerang Selatan berdiri dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2008 selain Pejabat Kepala Daerah muncul pula Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tangsel.

Mengikuti alur dan aturan yang ada sepak terjang wakil rakyat itu silih berganti menduduki posisinya di DPRD, jika membaca track rekor yang ada bahkan beberapa diantaranya seperti abadi duduk didalamnya walaupun Kepala Daerah berganti mereka dengan bangganya mempertontonkan keberadaan posisinya yang tak tergoyahkan walau publik bertanya apa prestasi para wakil rakyat itu.

Baca Juga: Andra Soni Sebut Bang Edi Rusli sebagai Guru Politik: “Beliau Bentuk Pola Pikir Saya di Awal Terjun ke Dunia Politik”

Banyak diantara para wakil rakyat itu mulanya hanya punya harta puluhan juta rupiah namun ketika menjabat menjelma menjadi pemilik harta miliaran.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) setiap tahun menggelontorkan anggaran ratusan miliar rupiah melalui mekanisme Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. 

Anggaran jumbo yang seharusnya menjadi instrumen percepatan pembangunan dan solusi atas aspirasi masyarakat, justru tak menunjukkan hasil signifikan. 

Pertanyaannya sederhana: ke mana larinya dana rakyat tersebut?

Pokir, secara normatif, merupakan aspirasi yang diserap anggota dewan dalam masa reses atau hasil serap informasi konstituen yang kemudian dituangkan ke dalam sistem perencanaan pembangunan. 

Baca Juga: Cegah Gizi Buruk Lewat Edukasi, Kolaborasi Lintas OPD, dan Pendekatan Langsung ke Warga

Idealnya, Pokir menjadi wujud konkret keberpihakan dewan terhadap kebutuhan masyarakat. 

Namun, kenyataannya di Tangsel, Pokir lebih banyak menjadi bancakan politik ketimbang solusi pembangunan.

Beberapa tahun terakhir, alokasi Pokir untuk DPRD Tangsel mencapai angka fantastis, menembus ratusan miliar rupiah. 

Namun, tak terlihat ada lonjakan prestasi pembangunan berbasis aspirasi. Fasilitas publik stagnan, kawasan kumuh tetap kumuh, UMKM jalan di tempat, dan indeks pembangunan manusia tak melonjak berarti.