Pengamat Nilai Penyelidikan Dugaan Korupsi Sampah di DLH Tangsel Lamban

Serpong, bidiktangsel.com — Penyelidikan dugaan korupsi dalam proyek pengangkutan dan pengolahan sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan mendapat sorotan tajam dari Pengamat Kebijakan Publik, Adib Miftah.

Ia menilai proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten terkesan lamban, memunculkan dugaan adanya intervensi pihak-pihak tertentu.

Baca Juga: Forum OPD Pemkot Tangerang Selatan Soroti Penguatan Infrastruktur Digital dan Keterbukaan Informasi Publik

“Kasus ini sebenarnya tidak terlalu rumit. Kalau publik mempertanyakan lambannya proses ini, saya kira wajar. Birokrat di Tangsel juga memerlukan kejelasan. Kenapa penyidikan ini terkesan ‘masuk angin’?” ujar Adib.

Ia menambahkan, salah satu sorotan utama adalah keterlibatan sebuah perusahaan yang diduga kerap memenangkan proyek besar di Tangsel, meskipun kualitas dan kompetensinya dipertanyakan. 

“Jika PT ini terus menang tender meskipun diduga tidak kompeten, patut diduga ada kolusi terstruktur, sistematis, dan masif. Kemungkinan besar ada "tangan-tangan tak terlihat" yang bermain di balik semua ini,” tegas Adib.

Baca Juga: Pegawai Pemkot Tangsel Patuhi Instruksi Efisiensi Anggaran Sesuai Aturan Presiden

Lebih lanjut, Adib menyoroti adanya informasi valid mengenai dokumen penting yang tertinggal di meja Kepala Dinas DLH sebelum penggeledahan dilakukan. 

Ia mendesak agar fakta ini diungkap secara transparan. 

“Jangan sampai ketika terbukti, yang dikorbankan justru hanya anak buah. Ini proyek-proyek bernilai jumbo, dan perusahaan ini terus mendapatkannya,” katanya.

Adib juga menyinggung belum diperiksanya Kepala Dinas DLH Tangsel hingga saat ini. 

Baca Juga: Perumda Tirta Al Bantani Tingkatkan Kompetensi Pegawai Lewat Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Air Minum

“Ini jadi catatan serius. Kepala dinas saja belum diperiksa. Kalau memang benar ada mafia proyek di sini, Kejati Banten harus berani membongkarnya,” ujarnya.

Menurutnya, jika penyelidikan tidak tuntas, hal ini akan menjadi tamparan keras terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi.