Jelang Pilkada 2024, Wali Kota Tangsel Tegaskan Pentingnya Mitigasi dan Netralitas ASN

Serpong, bidiktangsel.com - Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menegaskan pentingnya kesiapan mitigasi dalam berbagai aspek menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Tangerang Selatan.

Pesan ini disampaikan dalam Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dipimpin olehnya di Grand Zuri Serpong pada Senin, 12 Agustus 2024.

Baca Juga: Peringatan Hari Veteran Nasional 2024: Sekda Bambang Tekankan Pentingnya Persatuan dan Kesatuan

Rapat tersebut juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan, Sekretaris Daerah Bambang Noertjahjo, dan sejumlah instansi vertikal terkait.

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota menekankan perlunya koordinasi yang tepat antarinstansi, khususnya dalam menjaga netralitas serta mencegah pelanggaran aturan selama proses Pilkada.

“Koordinasi harus dilaksanakan dengan baik, dan mitigasi perlu disiapkan sejak awal, meski tidak ada intervensi terhadap tugas KPU dan Bawaslu,” ujarnya.

Salah satu langkah mitigasi yang akan dilakukan adalah mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca Juga: Pj Wali Kota Tangerang Resmikan Acara Kreativitas PAUD dalam Rangka Hari Anak Nasional 2024

Wali Kota menginstruksikan kepala OPD untuk memastikan bahwa seluruh staf tidak melanggar aturan KPU.

“Saya minta kepala OPD untuk mengawasi stafnya. Jika ada yang belum paham aturan, segera undang Bawaslu untuk memberikan penjelasan. Netralitas ASN sangat penting,” tegasnya.

Selain itu, Wali Kota juga memerintahkan Satpol PP untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) sesuai instruksi Bawaslu dan aturan yang berlaku.

“Satpol PP harus siap menurunkan APK sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Jika perlu, minta bantuan dari Dishub atau DLH untuk memastikan semuanya berjalan lancar,” tambahnya.

Baca Juga: Pemkot Tangerang Perluas Program Makan Bergizi Gratis: 60 Sekolah Siap Laksanakan Pembiasaan Gizi Seimbang

Tak hanya itu, ia juga menyoroti peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dalam mengawasi dan menangani isu-isu hoaks yang mungkin muncul menjelang Pilkada.