Birokrasi yang bekerja berdasarkan target output yang didasari pada kompetensinya masing-masing. Panduannya tentu arahan dari Bapak Presiden seperti penanganan kemiskinan ekstrim, stunting, gizi buruk dan inflasi yang ke semua itu sudah kita agendakan dalam berbagai program yang dimasukan dalam pembiayaan APBD 2023.
“Dalam rangka itu kita melakukan berbagai pendekatan atau komprehensif integral, menyeluruh dan terarah, itu artinya prinsip-prinsip dasar kita,” ucapnya.
Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni mengungkapkan, banyak indikator capaian pemerintah yang sejauh ini sudah cukup baik, bahkan dalam penanganan inflasi Pemprov Banten terbilang sangat baik karena berada pada posisi urutan kelima nasional terendah.
Atas hal itu, sebagai penyelenggara pemerintah di daerah, DPRD mendukung dan mengapresiasi atas capaian yang sudah dilakukan oleh Pemprov Banten tersebut. Meskipun demikian, pihaknya akan terus melakukan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan di Banten.
“Kami terus mendukung upaya Pemprov Banten dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, karena hal itu merupakan tugas utama Pemerintah,” katanya.
Andra melanjutkan, terkait dengan adanya kelompok masyarakat yang merasa tidak puas terhadap kinerja Pemprov Banten, itu kita tampung dan kita komunikasikan agar ada perbaikan. karena kita harus mendengar keluhan masyarakat dan kita juga harus memperbaiki apa yang menjadi masukan dari masyarakat itu.
“Kita akan terus menguatkan sinergitas bersama ini dan menguatkan hal-hal yang belum maksimal,” pungkasnya. (*)