"Maka pengaturannya secara komprehensif, kita berharap itu sebagai daya dukung pembangunan di Provinsi Banten, serta untuk lingkungan hidup menjadi bagian konsentrasi. Karena tata ruang yang akan memandu secara keseluruhan," jelasnya.
Sementara, Direktorat Jenderal Tata Ruang ATR/BPN Gabriel Triwibawa mengungkapkan dengan terbitnya surat persetujuan substansi Rencana Tata Ruang di Provinsi Banten dari Kementerian ATR/BPN tersebut telah merangkum dan mengakomodasi beberapa tantangan yang akan dihadapi Provinsi Banten dalam 20 tahun yang akan datang.
"Saya meyakini bahwa rencana tata ruang Provinsi Banten yang akan kita susun ini bukan menjadi pesimis tapi optimis, RTRW Banten memiliki keunggulan dalam menghadapi berbagai tantangan," ujarnya.
"Kami memohon untuk segera mungkin nanti ini dapat di tetapkan menjadi Peraturan Daerah," sambungnya.
Sedangkan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Arlan Marzan mengatakan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah Provinsi Banten, dilakukan juga kajian lingkungan hidup strategis dalam rangka memberikan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
"Dalam kegiatan penyusunan rancangan RTRW Provinsi Banten ini telah dilakukan beberapa kegiatan, diantaranya dilakukan kesepakatan bersama substansi dari Raperda RTRW Provinsi Banten antara Pemprov Banten dan DPRD Banten," jelasnya.
Selanjutnya, kata Arlan, dilakukannya validasi terhadap kajian lingkungan hidup strategis bersama KLHK dan juga melakukan harmonisasi dengan Kemenkum-HAM.
"Kemudian sebelum terbitnya surat substansi, juga telah dilakukan pembahasan lintas sektor bersama seluruh Kementerian," tandasnya.