Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Tangsel, Wisman Syah, mengatakan bahwa Kota Tangsel sebagai kota urban menjadi sebuah kebutuhan akan Transformasi digital.
Baca Juga: Pemerintah Kecamatan Legok Akan Revitalisasi Pasar Babakan
"Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) salah satu contohnya. Ini menjadi bagian sistem percontohan. Tapi memang ada kendala, smart city Belum bisa menghubungkan secara utuh pola Transformasi digital terutama terkait sinkronisasi data dengan pemerintah pusat," ujarnya.
Hampir senada, Kepala Bidang Aplikasi dan Informasi Kabupaten Tangerang, Cecep Khaerudin, mengatakan bahwa transfomasi digital belum bisa maksimal diterapkan di Kabupaten Tangerang, karena infrastruktur dan luasan daerah yang karakteristiknya berbeda-beda.
"Kami di tahun 2022 menjadi salah satu kabupaten yang melalui digital ada Pengaduan tertinggi di Indonesia. Ekosistem digital memang sebuah kebutuhan, namun juga belum tentu buat semua. Pendekatan digitalisasi gencar kami lakukan. Contoh seperti pengelolaan dana 246 desa yang ful digital dalam pelaporannya. Namun memang ada kendala, seperti belum adanya pihak yang mengawasi seperti Dewan Smart City," ungkapnya.
Baca Juga: Wah! Cabe Bisa Murah ini, Petani Tangerang Panen Perdana Cabai di Tengah Kemarau
Adib Miftahul, pemantik dan moderator diskusi, mengatakan bahwa diskusi ini sebagai tanggung jawab sosial bagi Aktivis, akademisi, pers, pemangku kepentingan dan civil society untuk berkontribusi dan memberikan masukan agar pemda Tangerang Raya selalu menghadirkan kebijakan yang memprioritaskan kemaslahatan bagi rakyat.
Hadir nara sumber dalam diskusi yang didukung oleh platform media sosial @abouttng ini Akademisi dan pengamat Kebijakan Publik, Memed Chumaidi, Aktivis senior Subandi Musbah, Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Tangsel, Wisman Syah, Kepala Bidang Aplikasi dan Informasi Kabupaten Tangerang, Cecep Khaerudin.
Juga hadir puluhan Aktivis, wartawan senior dan insan pers. Diskusi ini di moderatori Direktur Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul.
Diskusi ini direncanakan digelar setiap 2 pekan sekali hingga November 2024 atau Pilkada serentak. (***)