Pemprov Banten Berkomitmen Selesaikan Pengangkatan Guru Honorer P1 dan R3 Database BKN

Kota Serang, bidiktangsel.com – Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam menyelesaikan permasalahan guru honorer kategori P1 dan R3 yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Langkah ini selaras dengan program prioritas Pendidikan Gratis yang membutuhkan tenaga pendidik berkualitas.

Pernyataan tersebut disampaikan Andra Soni usai menerima Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHN LPGSI) P3K Guru 2021 dalam pertemuan di Ruang Rapat Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, pada Sabtu (22/3/2025).

Baca Juga: Safari Ramadan 1446 H di Serang: Momentum Berbagi dan Silaturahmi

Menurut Andra Soni, kategori P1 baru saja mendapat kepastian dari Presiden Prabowo Subianto bahwa pengangkatan mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dilakukan selambat-lambatnya pada Oktober 2025.

"Harapan mereka tentu ingin proses ini lebih cepat. Ya, namanya harapan, tentu kami juga ingin memberikan yang terbaik," ujar Andra Soni.

Pemprov Banten, melalui Dinas Pendidikan (Dindik) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), saat ini tengah menyusun administrasi guna mempercepat proses tersebut.

Baca Juga: Bupati Tatu Serahkan NPHD untuk PSU Pilkada Kabupaten Serang 2024

Selain itu, Andra Soni juga menegaskan keseriusan pemerintah dalam menangani kategori R3 yang telah lulus seleksi namun masih menunggu kejelasan status mereka.

"Kami sudah berdiskusi dengan para guru honorer kategori R3. Ada tahapan yang harus ditempuh, dan insya Allah kami akan menjalankannya sesuai prosedur. Tugas gubernur adalah melayani, bukan dilayani," tegasnya.

Sejalan dengan program Pendidikan Gratis yang tengah diusung Pemprov Banten, Andra Soni menekankan pentingnya peningkatan kualitas tenaga pengajar.

Baca Juga: Pemprov Banten Siapkan Destinasi Wisata Jelang Libur Lebaran, Wamenpar Ni Luh Puspa Tekankan Keamanan dan Kenyamanan

"Secara regulasi, kami sedang mempersiapkan kebijakan agar sekolah gratis ini benar-benar meningkatkan angka partisipasi pendidikan," jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini banyak lulusan dari sekolah swasta yang belum mendapatkan ijazah karena kendala biaya.