Pemprov Banten Tegaskan Komitmen Wujudkan Budaya Antikorupsi

Kota Serang, bidiktangsel.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus menunjukkan komitmennya dalam membangun budaya antikorupsi di semua lini.

Hal ini ditegaskan oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Nana Supiana, yang menyatakan bahwa Pemprov Banten secara aktif menggencarkan sosialisasi dan edukasi antikorupsi lintas sektor hingga ke berbagai komunitas.

Baca Juga: Sahabat Presisi Apresiasi Ketegasan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto Tindak Oknum Polisi di Kasus Pemerasan DWP 2024

Pernyataan ini disampaikan Nana pada acara Sosialisasi Serentak dan Edukasi Antikorupsi Melawan Korupsi Sejak Dini di Provinsi Banten.

Acara tersebut diikuti oleh ratusan peserta, termasuk siswa SMA/SMK, guru, kepala sekolah, dan berbagai stakeholder, yang digelar secara hybrid di Aula Inspektorat Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Jumat (17/1/2025).

Nana menjelaskan bahwa dunia pendidikan menjadi prioritas utama dalam menyebarkan nilai-nilai antikorupsi.

Baca Juga: Presiden Prabowo Tanggapi Usulan Penggunaan Dana Zakat untuk Program Makan Bergizi Gratis

Menurutnya, pendidikan merupakan wadah ideal untuk menanamkan kejujuran dan integritas sebagai nilai luhur yang harus dijunjung tinggi.

“Namun demikian, peran aktif komunitas dan masyarakat umum juga sangat penting. Kolaborasi lintas sektor ini akan menciptakan gerakan bersama yang menjadikan antikorupsi sebagai budaya kolektif,” ujar Nana.

Ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol dan masukan sebagai langkah preventif untuk mencegah tindak pidana korupsi.

“Jika ini menjadi gerakan bersama, maka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai,” tambahnya.

Baca Juga: IDSD Kota Tangerang Tertinggi di Banten, Pemkot Berkomitmen Tingkatkan Daya Saing

Fokus pada Pembinaan dan Pengawasan
Plt Kepala Inspektorat Provinsi Banten, Ratu Syafitri Muhayati, menyatakan bahwa upaya preventif seperti sosialisasi dan edukasi akan terus dilakukan sebagai bagian dari pembinaan dan pengawasan.

“Tujuannya adalah menjadikan budaya antikorupsi sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan aparatur pemerintah dan masyarakat luas,” jelasnya.