Jakarta, bidiktangsel.com - Pengamanan aset negara yang dikelola oleh PT PLN (Persero) menjadi langkah penting dalam rangka menghadirkan terang ke seluruh pelosok negeri. Melalui sinergi yang intens dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta menyerahkan 66 sertipikat dengan nilai aset lebih dari Rp 400 miliar.
Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura, & Bali PLN Haryanto WS memaparkan, meskipun sampai saat ini masih ada pembatasan karena pandemi Covid-19, tidak mengurangi semangat PLN untuk menyelesaikan proses sertifikasi aset negara yang ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo dapat 100 persen selesai pada 2023.
Di tengah keterbatasan ini, PLN pun menggalakkan terobosan dan kolaborasi dengan bersama dengan Kementerian ATR/BPN dan KPK sebagai strategi mengakselerasi sertifikasi aset di berbagai wilayah.
"Permasalahan yang tadinya gelap gulita, mulai menemukan titik terang dan sekarang kita melangkah di jalan yang lebih terang lagi," ujar Haryanto.
Khusus di wilayah Provinsi DKI Jakarta, pada periode Januari-September 2021, PLN menargetkan sebanyak 403 bidang tanah untuk dapat disertifikatkan. Dari target tersebut, 66 sertipikat atas nama PLN berhasil terbit. Dari total jumlah aset PLN di DKI Jakarta 1036 persil tanah, per 30 September 2021 aset PLN di DKI Jakarta yang sudah tersertifikasi mencapai 471 persil atau 45,46 persen.
Hingga akhir November, PLN dan BPN memproyeksikan akan ada tambahan 84 persil tanah yang sudah dapat diterbitkan sertipikatnya. Dari ke 84 persil tersebut, sekitar 17 persil berada di bawah PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya (UID Jaya), 63 persil PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat (UIT JBB), serta 4 persil untuk PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat (UIP JBB).
"Jumlah tersebut tentu akan terus bertambah lagi hingga sertifikasi aset PLN di Provinsi DKI Jakarta mencapai 100 persen," ujar Haryanto.