Jakarta, bidiktangsel.com - Pemerintah perlu mengoptimalkan realisasi anggaran pemulihan kesehatan akibat pandemi Covid-19 dan Vaksinasi Covid-19. Penambahan fasilitas kesehatan, dan pendukungnya tidak bisa ditawar lagi. Ini sebagai syarat mewujudkan Indonesia sehat guna menghindari resesi ekonomi.
"Banyak variabel dan syarat Indonesia untuk bisa lolos dari ancaman resesi ekonomi. Salah satunya sukses mengatasi pandemi di tahun 2021. Jika keberhasilan itu terwujud, dipastikan upaya menekan defisit APBN di bawah tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) mampu terwujud," papar Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, dalam keterangannya, Sabtu (9/1/2021).
DPR mencatat, lanjut Azis, defisit pada APBN hingga 31 Desember 2020 sebesar Rp956,3 triliun atau telah mencapai 6,09 persen dari PDB. Defisit APBN yang dialami Indonesia sebesar Rp956,3 triliun atau 6,09 persen dari PDB tersebut masih lebih baik Rp82,9 triliun dari yang tertera dalam Perpres 72/2020 yaitu Rp1.039,2 triliun.
Secara kalkulasi, jelas Azis, jumlah memang lebih kecil dari yang ada di dalam Perpres 72/2020 sebesar 6,34 persen. Namun angka ini lebih besar dari UU awal yang didesain dalam kondisi sehat yang hanya defisit 1,76 persen atau Rp307,2 triliun. "Ini yang juga terus menjadi perhatian semua pihak," terangnya.
Defisit 6,09 persen karena realisasi pendapatan negara secara keseluruhan tahun 2020 adalah Rp1.633,6 triliun atau 96,1 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 yaitu Rp1.699,9 triliun.
Pendapatan negara itu jauh lebih kecil dibandingkan realisasi belanja negara yang sepanjang 2020 mencapai Rp2.589,9 triliun atau 94,6 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 yaitu Rp2.739,2 triliun.
Maka Azis menegaskan, prioritas kebijakan Pemerintah harus dilakukan secara tertib dengan pengawasan yang ketat. Agar sejumlah program seperti penyaluran bantuan sosial dan pemulihan ekonomi bisa akan lebih optimal.