- Huang Zuo chao dengan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/18/X/2019 Dit Reskrimsus tanggal 1O Oktober 2019 dan telah terbit Red Notice lnterpol Control Nomor: A-12595/12-2019.
- Wang Bao Guang dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/01/I/2020/Dit Reskrimsus tanggal 29 Januari 2020 dan telah terbit Red Notice lnterpol Control Nomor: A-4645/5-2020.
Berdasarkan hasil pengumpulan alat bukti, petunjuk dan saksi, didiga terlibat dalam penggelapan atas aset-aset dan Keuangan PT. Konawe Putra Propertindo (PT. KPP) sebuah perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan.
”Huang Zuo Chao, Huang Bao Guang dan Zhu Ming Dong dan diduga ada keterlibatan pihak-pihak Iain membawa kabur dokumen-dokumen penting milik PT KKP,” jelasnya.
Dokumen apa saja yang dibawa WNA China tersebut? Gunawan mengatakan dokumen penting itu berupa surat asli berupa 64 sertifikat Hak Milik berikut lampirannya.
Seluruh 64 sertifikat tersebut berdasarkan Berita Acara Penyerahan Sertifikat 17 Desember 2019 oleh Notaris Sabrial Iksan, S.H., M.Kn.
Selanjutnya 79 Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Bidang Tanah dari masyarakat ke PT Konawe Putra Propertindo berikut lampirannya.
Surat tersebut, berdasarkan tanda terima berkas permohonan hak PT Konawe Putra Propertindo seluas 1,921,444,17 m2 dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 19 Desember 2018.
Menariknya dari kasus mafia tambang ini, Johny M Samosir malah dijadikan tersangka.
”Klien kami ditetapkan sebagai tersangka karena kedudukannya selaku Direktur utama PT. Konawe Putra Propertindo. Padahal klien kami baru menjabat sebagai anggota Direksi pada tanggal 28 Maret 2018,” ungkap Gunawan.
Nah, atas fakta dan bukti yang ada, maka Johny M Samosir mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negri Jakarta Selatan. Ini setelah, munculnya fakta-fakta adanya kriminalisasi.
Sebab, permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya penyidikan dan penetapan tersangka terhadap Johny M Samosir telah diterima Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada tanggal 18 April 2022 dengan nomor register 28/Pid.Pra/2022/PN.Jakarta Selatan.
Bahkan, dari hasil penyidikan, sambung Gunawan, mengarah adanya persekongkolan jahat.
Diduga dilakukan oleh Para Terlapor dalam Nomor: LP/281/VI/2O19/SPKT tanggal 20 Juni 2O19 yaitu PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) yang saat ini menjadi Pelapor.
”PT. VDNI melaporkan klien kami untuk menghindari tanggung jawabnya justru melaporkan pemohon ke Bareskrim Polri sebagaimana tertuang dalam laporan Polisi Nomor: LP/B/1063/Xll/2019/Bareskrim tanggal 26 Desember 2019,” ungkap Gunawan.
Dapat disimpulkan bawah Laporan Polisi yang disampaikan PT. VDNI dalam berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/1036/Xll/2019/Bareskrim tanggal 26 Desember 2019 adalah prematur.
”Peristiwa ini termasuk dalam lingkup keperdataan,” jelasnya.