Baca Juga: LAPOR JENDERAL! Menjelang HUT RI ke-80, Rakyat Kecil Kian Jauh dari Merdeka Secara Ekonomi
Analisis dan Implikasi
Direktur Riset Index Politica, Fadhly, ST, MMT, menegaskan adanya gap kepercayaan sebesar 18,5% antara Presiden dan kabinetnya menjadi alarm politik yang perlu direspons serius.
Menurutnya, penurunan signifikan kepuasan publik terhadap kabinet dapat menjadi dasar bagi Presiden untuk mempertimbangkan reshuffle.
"Penolakan publik terhadap rangkap jabatan di BUMN juga menjadi pesan tegas bagi pemerintah, khususnya Menteri BUMN Erick Thohir, untuk menjaga integritas tata kelola dan mencegah potensi konflik kepentingan," ujar Fadhly.
Hasil survei ini menunjukkan dua pesan penting: publik masih menaruh kepercayaan tinggi kepada Presiden, namun mengharapkan peningkatan kinerja kabinet serta menghapus praktik rangkap jabatan di BUMN.
Index Politica mengajak semua pihak menjadikan temuan ini sebagai alarm demokrasi agar pejabat negara fokus pada tugas pokok tanpa beban jabatan ganda yang dapat mengganggu kinerja.
(***)