Penguatan sistem ini bertujuan untuk menutup celah manipulasi data sekaligus memberikan kemudahan akses bagi masyarakat.
“Dengan sistem online, kita bisa pantau secara real-time. Ini bagian dari komitmen menuju tata kelola pendidikan yang modern dan akuntabel,” ujar Pilar.
Solusi Alternatif: Beasiswa untuk Siswa yang Tak Masuk Sekolah Negeri
Pemkot Tangsel juga menyadari bahwa keterbatasan jumlah sekolah negeri masih menjadi tantangan. Sebagai solusi jangka menengah, program beasiswa pendidikan bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri kembali digulirkan.
Baca Juga: Warga Ciputat Diduga Jadi Korban Teror Premanisme hingga Enam Kali, Polisi Bungkam
“Tahun ini, kami alokasikan 5.000 bantuan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak bisa masuk SMP Negeri. Mereka tetap bisa bersekolah di swasta tanpa beban biaya,” kata Pilar.
Pemerintah daerah telah menjalin kerja sama dengan lebih dari 90 sekolah swasta untuk menyukseskan program ini.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang, seiring dengan target pembangunan 7 SMP negeri baru dalam lima tahun mendatang, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tangsel.
Baca Juga: Korban Mafia Tanah Minta Perlindungan Hukum dari Polda Metro Jaya atas Aksi Premanisme Ormas
Pendidikan Berkualitas untuk Semua
Dengan adanya pakta integritas ini, Pemerintah Kota Tangsel ingin memastikan bahwa akses pendidikan yang berkualitas dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, tanpa adanya diskriminasi, intervensi, maupun kepentingan sempit.
“SPMB ini bukan sekadar proses administratif. Ini adalah gerbang awal masa depan anak-anak kita. Maka harus dijaga integritas dan keadilannya,” tutup Pilar. (***)