nasional

Kebebasan Pers di Titik Kritis: PWI Serukan Negara Hadir Aktif Pulihkan Ekosistem Media

Minggu, 4 Mei 2025 | 11:01 WIB
Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry Ch Bangun

Jakarta — Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia tahun ini membawa pesan mendalam bagi masa depan demokrasi Indonesia.

Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry Ch Bangun, menyampaikan peringatan keras: kebebasan pers kini berada dalam ancaman nyata, bukan dari luar, tetapi justru dari dalam tubuh industri pers itu sendiri.

Dalam keterangannya pada Sabtu (3/5), Hendry menyoroti tantangan serius yang dihadapi media nasional, mulai dari krisis ekonomi perusahaan pers hingga meningkatnya kekerasan terhadap jurnalis.

Baca Juga: Golkar Banten Solid! Andika Hazrumy Resmi Pimpin DPD Lewat Musda Ke IV

Ia menekankan bahwa negara tidak boleh abai melihat kondisi ini, mengingat pers merupakan pilar keempat demokrasi yang vital bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Krisis Ekonomi dan Ancaman Terhadap Independensi Pers

Menurut data yang disampaikan Hendry, sekitar 90 persen perusahaan media di Indonesia saat ini mengalami tekanan ekonomi yang berat.

Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh manajemen perusahaan, tetapi juga menyentuh langsung kesejahteraan wartawan.

Baca Juga: Seba Baduy 2025: Warisan Budaya yang Menginspirasi Keteladanan dalam Menjaga Alam dan Adat

“Kalau pers sakit, fungsi kontrolnya goyah. Ini bisa dimanfaatkan oleh kekuatan politik tertentu dan merusak sendi demokrasi,” ujar Hendry.

Kondisi ini, lanjutnya, menciptakan kerentanan besar terhadap independensi pers. Ketika wartawan berada dalam tekanan ekonomi, potensi intervensi dari pemilik modal, kepentingan politik, atau aktor-aktor luar kian besar.

Seruan untuk Negara: Hadir dengan Kebijakan Nyata

PWI menyerukan agar negara tidak hanya hadir melalui regulasi, tetapi juga dengan tindakan afirmatif dalam memulihkan ekosistem media.

Baca Juga: Muscab ke V, Yenni Kusuma Kembali Pimpin IBI Kabupaten Serang

Dukungan finansial, pelatihan profesional jurnalis, hingga perlindungan hukum menjadi aspek penting yang harus segera dibenahi.

“Pers yang sehat akan menjaga demokrasi tetap sehat. Negara harus ambil peran, karena berharap pada masyarakat sipil semata tidak cukup,” tegas Hendry.

Halaman:

Tags

Terkini