nasional

Presiden Prabowo Dorong Swasta Ambil Alih Proyek Infrastruktur untuk Efisiensi dan Inovasi

Kamis, 16 Januari 2025 | 19:09 WIB
Presiden Prabowo Subianto dan Anindya Bakrie dalam Musyawarah Nasional (Munas) Kadin Indonesia 2025. (Foto: Dailynotif.com)

Jakarta, 16 Januari 2025 – Dalam acara Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang berlangsung di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/1-2025).

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberikan peran lebih besar kepada sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Baca Juga: Penduduk Miskin di Banten Berkurang 0,14 Persen, Tren Positif Berlanjut

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kebijakan ini bukanlah penghentian proyek-proyek infrastruktur, melainkan langkah strategis untuk mengalihkan tanggung jawab sebagian besar proyek kepada pihak swasta.

"Saya ingin memberi peran yang lebih besar kepada swasta. Ada yang mengatakan saya menghentikan proyek-proyek infrastruktur. Tidak benar! Saya tidak menghentikan, saya mengubah. Infrastruktur akan sebagian besar saya serahkan kepada swasta untuk membangun," tegasnya dalam pidato tersebut.

Baca Juga: Diskoumperindag Kabupaten Serang Gencar Lakukan Operasi Pasar

Presiden menekankan bahwa sektor swasta memiliki keunggulan dalam hal efisiensi, inovasi, dan pengalaman, sehingga mampu menghadirkan hasil yang lebih optimal dalam pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan bandara.

"Swasta lebih efisien, lebih inovatif, dan lebih berpengalaman. Jadi nanti jalan tol, pelabuhan, bandara, saya serahkan kepada swasta. Silakan bergerak semuanya," ujar Prabowo kepada ratusan peserta yang hadir.

Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja baru dan mempercepat pengembangan infrastruktur.

Baca Juga: Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan Optimistis Peningkatan Investasi dan Infrastruktur

Presiden juga mengundang sektor swasta untuk mengambil peran aktif dalam berbagai proyek strategis demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Selain itu, kebijakan ini sejalan dengan visi pemerintah untuk memaksimalkan potensi ekonomi melalui kemitraan antara sektor publik dan swasta.

Dengan melibatkan pihak swasta, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran ke sektor lain yang membutuhkan perhatian lebih besar, seperti pendidikan dan kesehatan.

(***)

Tags

Terkini