nasional

Presiden Jokowi Minta Kementerian Prioritaskan Belanja Iklan untuk Mendukung Media Massa

Selasa, 27 Februari 2024 | 06:34 WIB
Tangkapan layar - Presiden Joko Widodo saat berpidato dalam acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2024 di Econventional Hall Ecopark Pancol, Jakarta, Senin (20/2/2024).(Dok/Antara/Andi Firdaus)

Jakarta, bidiktangsel.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan semua kementerian untuk memberikan prioritas pada alokasi anggaran untuk belanja iklan kepada media massa, seperti Media Online, surat kabar dan televisi swasta.

Arahan ini disampaikan dalam rapat kabinet pada hari Rabu, di mana Presiden menekankan pentingnya mendukung industri pers.

Jokowi menyoroti peran krusial media massa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan berita pemerintah dan program pembangunan.

Baca Juga: Program Spesial A Day in My Life, Pelajar Kota Tangerang Berkesempatan Jadi Wali Kota untuk Sehari

Presiden menegaskan bahwa dukungan keuangan pemerintah kepada media massa bukan sekadar investasi, tetapi juga strategis untuk memperkuat demokrasi dan meningkatkan akses informasi yang akurat bagi masyarakat.

"Saya juga meminta Menkominfo memprioritaskan belanja iklan pemerintah untuk perusahaan pers. Ini berkali-kali saya sampaikan," kata Presiden dalam sambutannya pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2024 di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa.

Dalam konteks ini, setiap kementerian diminta untuk mengelola belanja iklannya dengan cermat, memastikan bahwa penggunaan anggaran untuk iklan mendukung keberlanjutan media massa.

Baca Juga: Persiapan Relokasi Terus Dikebut, Pemkot Tangerang Siapkan Lahan di Pasar Mambo untuk Relokasi Pedagang Pasar Anyar

Keputusan ini juga bertujuan untuk membantu industri media menghadapi tantangan ekonomi, khususnya dalam era digitalisasi di mana model bisnis tradisional media massa mengalami tekanan.

Presiden Jokowi menekankan pentingnya transparansi dalam alokasi anggaran, untuk memastikan bahwa setiap belanja iklan dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan tujuan yang jelas sesuai dengan kebutuhan komunikasi pemerintah dengan publik. (***)

Tags

Terkini